Jokowi bisa Cawe-cawe Tunjuk Pj Gubernur Kaltim, Pengamat Sebut yang Dukung IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengamat Politik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman, menganalisis posisi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur sangat lekat dengan unsur politis.

Ia melihat, ada dua alasan mendasar yang bisa menjadi penentuan pemerintah pusat dalam menentukan Pj Gubernur Kaltim.

Tergantung orientasi pusat, pertama jika pusat ingin melanggengkan kekuasaan berarti akan mencari Pj yang bisa menunjang kemenangan orang yang akan direstui pihak istana baik Pilpres maupun Pileg.

Kalau pemerintah mengedepankan kestabilan dalam artian banyak hal, maka bisa jadi seperti yang ada di beberapa di Indonesia.

Baca juga: Nama Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor Bermunculan, DPRD Kaltim Sebut Masih Belum Fix

Baca juga: 3 Nama Diusulkan ke DPRD jadi Pengganti Gubernur Kaltim Isran Noor

Ada unsur kepolisian atau militer yang menjadi Pj Gubernur di beberapa daerah.

"Dua pertimbangan ini, Pj ini kan identik dengan pemerintahan transisi sebenarnya untuk kepemimpinan selanjutnya. Tergantung sebenarnya, dekat atau tidak dengan pusat, karena terkadang banyak diusulkan oleh daerah, tidak dipilih juga oleh pusat," sebut Budiman, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut disebutkan Budiman, kalau yang menjadi dasar, kestabilan daerah dan keamanan, Kaltim juga mempunyai jenderal yang juga mantan Komandan Korem 091/ASN.

"Bisa jadi komandan Korem yang kemarin (Brigjen TNI Dendi Suryadi) juga bisa kan dia juga orang daerah. Kemungkinan itu bisa jadi, saya tidak tahu kalau putra daerah yang dari kepolisian," ujarnya.

Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN.

Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat.

Kaltim juga memiliki eselon tinggi yang juga pernah duduk di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M. Nurdin yang kini juga berkarir di pemerintah pusat.

"Ada juga putra daerah ya pak Nurdin, cuman kan ya ini persoalan kepentingan, siapa bisa mengamankan siapa, ini juga dalam pengambilan keputusan Pj di seluruh indonesia ini," menurut Budiman.

"Ya iya lah (ada momentum politik), ada masyarakat protes kenapa sih kemarin harus ada unsur militer atau kepolisian di beberapa daerah, tetapi dengan alasan kestabilan daerah akhirnya itu juga ditunjuk dan ada dasarnya itu, minimal pangkatnya setara dengan dirjen," sambungnya.

Seperti di Pj Gubernur Papua, dimana pemerintah menunjuk mantan Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw untuk memimpin daerah tersebut dengan menstabilkan daerah yang kini masih terus berkonflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM.

"Itu kan alasan kestabilan, meski dalam konteks lain menguatkan pusat untuk kepentingan Pilpres, alangkah bodohnya ketika menempatkan org yang berseberangan dengan pusat, logikanya begitu," kata Budiman.

Sementara itu, santer nama pengganti Isran Noor sebagai Pj Gubernur Kaltim mencuat dan jadi perbincangan publik.

Tiga nama dengan latar belakang instansi serta memiliki pangkat dan golongan jabatan dengan berbagai pengalaman di pemerintahan kini mulai jadi obrolan.

DPRD Kaltim mengakui ada tiga nama yang masuk menjadi usulan ke pihaknya;

1. Dirjen Otda Kemendagri Dr Akmal Malik, MSi

2. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H. Kamaruddin Amin, MA.

3. Rektor Universitas Mulawarman Dr Ir Abdunnur

DPRD Kaltim memiliki kewenangan guna memberikan rekomendasi nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim kepada Kemendagri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

DPRD Kaltim melalui pimpinan, nantinya merekomendasikan 3 nama yang nantinya akan menggantikan Gubernur Isran Noor yang masa jabatannya akan berakhir pada pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Bersama Alumni IPB Bahas Regulasi Baru Larangan Ekspor CPO ke Eropa

"Kalau saya dari 3 daftar nama itu ya bisa juga mantan Danrem, bisa Pak Kamarudin atau Pak Nurdin, atau Abdunnur, tetapi tidak pernah sama sekali saya lihat unsur akademik menjadi Pj Gubernur. Hanya dari kementerian, militer atau kepolisian, 3 unsur ini biasanya," terang Budiman.

Kasuistik lain bicara unsur politis dengan seksinya Kaltim sebagai Ibu Kota baru tentunya sama hal dengan penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya 2022 lalu.

Heru dilantik sebagai Pj Gubernur DKI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Ia sebelum menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Joko Widodo.

"Bisa melihat di DKI Jakarta, siapa yang menyangka Pj nya dia, cuman dia dekat dengan Jakarta (pernah berkiprah) dan ada dua kepentingan (politis) pemilihan gubernur setelah partai penguasa kalah, kemudian selanjutnya Pilpres-Pileg tentu juga harus mengamankan suara disitu, maka memang harus dekat, kalau pun putra daerah tetapi bukan dekat pasti agak berat," bebernya.

Hal ini juga harus diperhatikan di Bumi Mulawarman, Pj Gubernur Kaltim dari luar daerah ketika dekat dengan pemerintah dan bisa mengamankan di Kaltim tentu bisa jadi yang akan ditempatkan menjadi Pj.

Kalau putra daerah banyak yang potensial, tetapi irisan kestabilan keamanan dan mengamankan suara di Kaltim dengan IKN yang menurut Budiman satu irisan, tentu harus diisi orang tepat.

"Artinya yang ditunjuk di Kaltim harus orang kuat, kemudian yang ditunjuk di Kaltim bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di seluruh lini di Kaltim, karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat," tukasnya.

"Contoh kasus banyak yang diusulkan untuk menjadi Kepala Otorita, semua tokoh potensial di Kaltim, tetapi tidak ada satupun yang dipilih, justru orang lain, artinya ada kepentingan lain kan," imbuh Budiman. (*)