Prediksi Pengamat Sosok Pj Gubernur Kaltim, Singgung Kepentingan Pusat Keberlangsungan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Posisi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim menjadi strategis mengingat ada proyek besar Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur yakni IKN Nusantara.

Proyek Ibu Kota Negara yang baru, IKN Nusantara ini disebut bakal menjadi salah satu faktor yang akan menentukan sosok Pj Gubernur Kaltim yang akan menggantikan Isran Noor.

Menurut Pengamat Politik dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman, pertimbangan Pemerintah Pusat terkait sosok Pj Gubernur Kaltim juga sangat erat dengan keberlangsungan IKN Nusantara.

Diketahui lokasi IKN Nusantara ini berada di wilayah yang berada dua kabupaten di Kaltim, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Masa jabatan Isran Noor sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akan berakhir 1 Oktober 2023 mendatang.

Siapa Pj Gubernur Kaltim yang akan menggantikan Isran Noor hingga terpilih Gubernur definitif di Pemilihan Gubernur 2024 mendatang?

Menurut Budiman, pemilihan Pj Gubernur Kaltim akan sangat lekat dengan unsur politis.

Ada dua alasan mendasar yang menurut Budiman bakal menjadi faktor penentu Pemerintah Pusat dalam menunjuk Pj Gubernur Kaltim.

"Tergantung orientasi pusat," katanya seperti dilansir dari TribunKaltim.co.

Faktor pertama jika pusat ingin melanggengkan kekuasaan.

Baca juga: Pemenuhan Hasrat Biologis Pekerja IKN Akan Jadi Bahasan Utama di Konferwil PWNU Kaltim di Balikpapan

Ini berarti akan mencari Pj yang bisa menunjang kemenangan orang yang akan direstui "pihak istana" baik Pilpres maupun Pileg.

Faktor kedua kestabilan. 

Kalau pemerintah mengedepankan kestabilan dalam artian banyak hal, maka bisa jadi seperti yang ada di beberapa di Indonesia," katanya, 

Ada unsur kepolisian atau militer yang menjadi Pj Gubernur di beberapa daerah.

"Dua pertimbangan ini, Pj ini kan identik dengan pemerintahan transisi sebenarnya untuk kepemimpinan selanjutnya.

Tergantung sebenarnya, dekat atau tidak dengan pusat, karena terkadang banyak diusulkan oleh daerah, tidak dipilih juga oleh pusat," sebut Budiman, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut disebutkan Budiman, kalau yang menjadi dasar, kestabilan daerah dan keamanan, Kaltim juga mempunyai jenderal yang juga mantan Komandan Korem 091/ASN.

"Bisa jadi komandan Korem yang kemarin (Brigjen TNI Dendi Suryadi) juga bisa kan dia juga orang daerah.

Kemungkinan itu bisa jadi, saya tidak tahu kalau putra daerah yang dari kepolisian," ujarnya.

Baca juga: Apa Itu SD Inpres? Jadi Trending setelah Presiden Jokowi Bandingkan dengan Pembangunan IKN Nusantara

Dukung IKN Nusantara

Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN.

Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat.

Kaltim juga memiliki eselon tinggi yang juga pernah duduk di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M. Nurdin yang kini juga berkarir di pemerintah pusat.

"Ada juga putra daerah ya pak Nurdin, cuman kan ya ini persoalan kepentingan, siapa bisa mengamankan siapa, ini juga dalam pengambilan keputusan Pj di seluruh indonesia ini," menurut Budiman.

"Ya iya lah (ada momentum politik), ada masyarakat protes kenapa sih kemarin harus ada unsur militer atau kepolisian di beberapa daerah, tetapi dengan alasan kestabilan daerah akhirnya itu juga ditunjuk dan ada dasarnya itu.

Minimal pangkatnya setara dengan dirjen," sambungnya.

Seperti di Pj Gubernur Papua, di mana pemerintah menunjuk mantan Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw untuk memimpin daerah tersebut dengan menstabilkan daerah yang kini masih terus berkonflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM.

"Itu kan alasan kestabilan, meski dalam konteks lain menguatkan pusat untuk kepentingan Pilpres, alangkah bodohnya ketika menempatkan orang yang berseberangan dengan pusat, logikanya begitu," kata Budiman.

Sementara itu, santer nama pengganti Isran Noor sebagai Pj Gubernur Kaltim mencuat dan jadi perbincangan publik.

Tiga nama dengan latar belakang instansi serta memiliki pangkat dan golongan jabatan dengan berbagai pengalaman di pemerintahan kini mulai jadi obrolan.

Baca juga: Luhut Ungkap Alasan Gunakan Tenaga Kerja Asing di Proyek IKN Nusantara, Minta Lihat Sisi Positifnya

Sementara ini, DPRD Kaltim telah menerima usulan tiga nama PJ Gubernur Kaltim.

1. Dirjen Otda Kemendagri Dr Akmal Malik, MSi

2. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H. Kamaruddin Amin, MA.

3. Rektor Universitas Mulawarman Dr Ir Abdunnur

Namun, sejauh ini, DPRD Kaltim belum resmi mengajukan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DPRD Kaltim memiliki kewenangan guna memberikan rekomendasi nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim kepada Kemendagri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

DPRD Kaltim melalui pimpinan, nantinya merekomendasikan 3 nama yang nantinya akan menggantikan Gubernur Isran Noor yang masa jabatannya akan berakhir pada pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kalau saya dari 3 daftar nama itu ya bisa juga mantan Danrem, bisa Pak Kamarudin atau Pak Nurdin, atau Abdunnur, tetapi tidak pernah sama sekali saya lihat unsur akademik menjadi Pj Gubernur.

Hanya dari kementerian, militer atau kepolisian, 3 unsur ini biasanya," kata Budiman.

Baca juga: Besaran Ganti Rugi Lahan di IKN Nusantara Dinilai Terlalu Rendah, Sebagian Warga Pilih ke Pengadilan

Kasuistik lain bicara unsur politis dengan seksinya Kaltim sebagai Ibu Kota baru tentunya sama hal dengan penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya 2022 lalu.

Heru dilantik sebagai Pj Gubernur DKI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Ia sebelum menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Joko Widodo.

"Bisa melihat di DKI Jakarta, siapa yang menyangka Pj nya dia, cuman dia dekat dengan Jakarta (pernah berkiprah) dan ada dua kepentingan (politis) pemilihan gubernur setelah partai penguasa kalah.

Selanjutnya Pilpres-Pileg tentu juga harus mengamankan suara disitu, maka memang harus dekat, kalau pun putra daerah tetapi bukan dekat pasti agak berat," bebernya.

Hal ini juga harus diperhatikan di Bumi Mulawarman, Pj Gubernur Kaltim dari luar daerah ketika dekat dengan pemerintah dan bisa mengamankan di Kaltim tentu bisa jadi yang akan ditempatkan menjadi Pj.

Kalau putra daerah banyak yang potensial, tetapi irisan kestabilan keamanan dan mengamankan suara di Kaltim dengan IKN yang menurut Budiman satu irisan, tentu harus diisi orang tepat.

"Artinya yang ditunjuk di Kaltim harus orang kuat, kemudian yang ditunjuk di Kaltim bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di seluruh lini di Kaltim, karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat," tukasnya.

"Contoh kasus banyak yang diusulkan untuk menjadi Kepala Otorita, semua tokoh potensial di Kaltim, tetapi tidak ada satupun yang dipilih, justru orang lain, artinya ada kepentingan lain kan," katanya.

Baca juga: Keluhan Emak-emak di Penajam Paser Utara Lokasi IKN Nusantara, Tarif Air Naik Tapi Jarang Mengalir

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS