Ingin Jadi Gerbang IKN Nusantara, Kalimantan Selatan Rencanakan Buat Bandara Baru

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sementara itu, provinsi tetangga Kalimantan Timur, yakni Kalimantan Selatan juga terus berbenah menyambut perpindahan IKN ke Tanah Borneo.

Salah satunya dengan ikut membangun infrastruktur.

Kalimantan Selatan direncanakan akan membangun bandara baru untuk menjadi salah satu pintu gerbang menuju IKN.

Tahap kajian kelayakan awal sudah dilakukan.

Namun lokasinya masih dirahasiakan.

Dilansir dari Banjarmasin Post, pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, Agung Rahmadi, Selasa (20/6/2023).

Agung hadir pada acara Coffee Talk yang dihelat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, di Kafe Setara, Banjarbaru.

“Kita belum mengetahui. Beberapa alternatif sudah dikaji, tapi kita tidak tahu lokasi mana nanti yang dipilih,” ungkapnya.

Agung menyatakan bandar udara baru nanti sebagai pendukung ibu kota negara yang baru. Terlebih, lokasinya berada di Kalimantan Timur.

Sebagai daerah tetangga yang jaraknya cukup dekat, Kalsel memastikan siap membangun konektivitas gerbang IKN Nusantara.

Sejauh ini, Kalsel sudah memiliki 5 bandar udara. Pertama, yakni Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Kemudian Bandara Bersujud, Batulicin. Ketiga, Bandara Warukin di Tabalong.

Lalu, Bandara Syamsir Alam dan Bandara Mekar Putih yang lokasinya sama-sama di Kotabaru.

Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan tugas terhadap sederet menteri hingga bupati dalam rangka mempercepat pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara.

Hal itu termaktub di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasioan Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara.

Beleid yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Juni 2023 itu juga beirisi tentang penugasan kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta pimpinan Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 4 tertulis, Presiden menugaskan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan untuk membangun bandara VVIP di IKN.

Pelaksanaan penugasan pembangunan meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendanaan.

Cakupan penugasan pembangunan kepada Menteri PUPR dan Menhub, terdiri atas:

- Fasilitas keselamatan dan keamanan;

- Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, clearway, landasan hubung (taxiway), dan landasan parkir;

- Fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan; dan

- Jalan akses menuju bandara VVIP.

Lebih lanjut terkait tugas Menteri PUPR dalam pembangunan bandara VIIP, tertera di dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan fasilitas sisi udara dan jalan akses menuju bandara VVIP;

- Melaksanakan konstruksi berupa pembangunan fasilitas sisi udara;

- Melaksanakan konstruksi berupa pembangunan jalan akses menuju bandara VVIP;

Sementara untuk tugas Menhub meliputi:

- Menyusun perencanaan teknis bertrpa studi kelayakan dengan fokus kepada kelayakan teknis pembangunan kebandarudaraan dan kelayakan operasi penerbangan, masterplan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi bandar udara, dan studi lingkungan;

- Menyusun rencana desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan dan fasilitas sisi darat, termasuk taman meteo;

- Menetapkan rencana desain teknis/rencana teknis rinci fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat;

- Melaksanakan pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan dan fasilitas sisi darat, termasuk taman meteo;

- Melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan bandara VVIP;

- Mengoperasikan dan memelihara bandara VVIP; dan

- Mendukung pelaksanaan tugas Kementerian PUPR. (*)