Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara ini dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebenarnya, apa tugas Satgas yang dipimpin Luhut dan perlukah keberadaan Satgas ini di IKN Nusantara?

Menurut Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan pembentukan satgas untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara dinilai tidak perlu. 

 "Kan IKN sudah ada badan otorita.

Seharusnya tidak perlu ada terlalu banyak satgas ya," jelas Piter Jumat (16/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Menurut Piter seharusnya pemerintah memperkuat peran Badan Otorita IKN.

Ia mengatakan adanya pembentukan satgas baru di IKN justru mengindikasikan tidak optimalnya peran Badan Otorita IKN. 

"Kalau tumpang tindih bisa diatasi dengan koordinasi dan sinergi.

Masalahnya apakah memang perlu satgas di luar badan otorita?

Baca juga: Prediksi Pengamat Sosok Pj Gubernur Kaltim, Singgung Kepentingan Pusat Keberlangsungan IKN Nusantara

Terlalu banyak satgas justru menurut saya akan memunculkan persepsi negatif," kata Piter. 

Diketahui, Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN ini dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan mandat ini, Luhut akan memimpin satgas yang memiliki lima tugas utama.

Adapun kelima tugas tersebut adalah, pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan, data, serta dokumen yang diperlukan dalam rangka percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.

Kedua, menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.

Ketiga, menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.

Keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN Nusantara.

Kelima, memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN Nusantara.

Baca juga: 5 Fakta SD Inpres yang Dapat Penghargaan UNESCO, Viral Pasca Jokowi Bandingkan dengan IKN Nusantara

Target Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menargetkan proses pembebasan lahan warga di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tuntas pada 17 Juni 2023.

Untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota, pemerintah saat ini tengah mempercepat proses pembebasan lahan di kawasan IKN yang belum tuntas.

Menko Marves menargetkan pada tanggal 17 Juni mendatang, seluruh ganti untung lahan warga telah selesai dibayarkan.

Untuk mengawal proses pembebasan lahan itu, Luhut juga telah berkoordinasi dengan Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman dan juga pihak BPN untuk betul-betul mengawasi proses ganti untung terhadap warga tanpa ada yang dirugikan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang dicederai, dan masyarakat juga tidak boleh mengambil kesempatan yang tidak jelas, semua harus sesuai dengan data," tegasnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan adanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara, maka progres pembangunan akan semakin cepat.

Baca juga: Lahan Milik Warga Dihargai Terlalu Rendah, DPRD sebut Masyarakat Tambah Sengsara Ada IKN Nusantara

Diketahui, saat ini Pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, hal ini menjawab perihal Presiden Joko Widodo yang memastikan kepada para investor di Singapura bahwa pembangunan IKN tahap pertama atau infrastruktur dasarnya akan rampung pada tahun 2024.

"Nah ini sekarang dengan adanya Satgas Pak Luhut kita mempercepat pembebasan lahannya.

Yang paling banyak itu kan pembebasan lahan tapi kalau konstruksi kan mudah-mudahan relatif lebih cepat," katanya ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Basuki menambahkan, pihaknya juga mempercepat pembangunan akses jalan tol di IKN yang akan selesai pada tahun depan, termasuk bandara.

"Tolnya nanti 2024 bisa sampai Pulau Balang sudah akan selesai.

Kami juga akan bangun bandara yang ditugaskan untuk Bandara VVIP di dekat sana.

Jadi kalau prasarana dasar tadi sebagian besar akan selesai 2024," jelasnya.

Baca juga: Besaran Ganti Rugi Lahan di IKN Nusantara Dinilai Terlalu Rendah, Sebagian Warga Pilih ke Pengadilan

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS