Berita Nasional Terkini
Bantah Ekspor Pasir Laut demi Investasi Singapura di IKN Nusantara, Luhut: Sedimen yang Digunakan
Luhut membantah ekspor pasir laut adalah demi investasi Singapura di IKN Nusantara. Menurut Luhut jika ada ekspor, maka yang digunakan adalah sedimen
"Jadi kan banyak sekali reklamasi, itu bahan reklamasinya dari mana?
Nah ini yang kami atur, jangan lagi seperti itu, bahan reklamasinya harus dari bahan sedimentasi, supaya enggak rusak lingkungannya," jelas Trenggono.
Untuk diketahui, selama ini pasir laut memang diizinkan pemanfaatannya bagi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk reklamasi.
Sementara untuk ekspor pasir laut, sudah dilarang sejak 2003.
Larangan itu tertuang dalam Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.
Namun kini keran ekspor pasir laut kembali dibuka melalui terbitnya PP 26 Tahun 2023.
Singapura pun disebut-sebut menjadi negara yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.
Dikutip dari Reuters, sebelum pelarangan berlaku di 2003, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan melalui reklamasi.
Pasir-pasir untuk reklamasi Singapura itu diambil dari gugusan pulau di sekitar Kepulauan Riau, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara tahun 1997 hingga 2002.
Baca juga: IKN Nusantara tak Ada Lagi Tanah Kesultanan? Ahli Waris Sultan AM Parikesit Geram Sama Isran Noor
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
ekspor pasir laut
pasir laut
ekspor
IKN
IKN Nusantara
Ibu Kota Negara
Luhut
investasi
berita nasional terkini
TribunKaltim.co
Tak Ingin IKN Nusantara Sengsarakan Warga, Harga Ganti Rugi Lahan Harus Dievaluasi |
![]() |
---|
Beri Sambutan di Bulan Bung Karno 2023, Ganjar Pranowo Puji Jokowi hingga Singgung IKN Nusantara |
![]() |
---|
Kawasan Industri Buluminung dan KEK Maloy akan Dihidupkan Karena Terkoneksi IKN Nusantara |
![]() |
---|
Jokowi Terbitkan Aturan Ekspor Pasir Laut, Walhi Tuding Bisnis Tambang Berkedok Sedimentasi laut |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.