Bantah Ekspor Pasir Laut demi Investasi Singapura di IKN Nusantara, Luhut: Sedimen yang Digunakan

TRIBUNKALTIM.CO - Dibukanya keran ekspor pasir laut lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih jadi sorotan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan membantah kabar dibukanya ekspor pasir laut ini demi memuluskan investor Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Menurut Luhut, ekspor pasir laut ini tidak ada hubungannya dengan IKN Nusantara. 

Jumat (23/6/2023) Menko Luhut mengatakan, "Enggak ada urusannya ke situ, baca itu peraturan pemerintahnya baik-baik." 

Selanjutnya, Luhut menjelaskan pengerukan pasir laut dilakukan untuk pendalaman alur laut sehingga tidak terjadi sedimentasi.

Saat ini kata dia, pengerukan pasir laut hanya untuk kepentingan dalam negeri.

"Kedua kalau ekspor itu dilakukan bukan pasir loh. Itu adalah pendalaman alur.

Jadi sedimen itu yang digunakan dan itu diaudit oleh BPKP dan sekarang itu kita prioritaskan kepada reklamasi di kita sendiri dan belum ada itu ekspor," kata Luhut seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Diberitakan sebelumnya, Indonesia disebut pemasok utama pasir laut ke Singapura untuk perluasan lahan melalui reklamasi.

Pasir-pasir impor diambil dari gugusan pulau di sekitar Kepulauan Riau, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002.

Baca juga: Sebut Menentang Ekspor Pasir Laut sejak Jaman Megawati, Zulhas tak Ikut Bahas PP yang Diteken Jokowi

Adapun saat ini, Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura sedang merencanakan dan merancang fase ketiga dari mega proyek Pelabuhan Tuas, dengan pekerjaan reklamasinya diharapkan akan selesai pada pertengahan 2030.

Investor Singapura Sempat Berkunjung ke IKN Nusantara

Pada 31 Mei 2023, sebanyak 130 investor asal Singapura berkunjung ke IKN didampingi Luhut dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat itu.

Dari kunjungan itu, tak lama kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertandang ke Singapura mengajak pengusaha-pengusaha di sana untuk segera berinvestasi di Indonesia, termasuk dalam proyek pembangunan IKN.

Jokowi berharap para pengusaha hendaknya jangan menunggu terlalu lama karena berinvenstasi di IKN merupakan peluang emas yang sangat menarik.

"Saya sarankan jangan menunggu terlalu lama, jangan hanya duduk dan menonton, ini peluang emas yang sangat menarik di Indonesia yang Anda semua bisa menjadi bagiannya," kata Jokowi dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, Rabu (7/6/2023).

Dalam momen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total 2,6 miliar dollar AS untuk membangun IKN.

Penjelasan Menteri KKP

Pemerintah membuka keran ekspor pasir laut lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dibuka keran ekspor pasir laut lewat PP 26/2023 ini disebut-sebut demi memuluskan investasi Singapura di IKN Nusantara, Kaltim.

Baca juga: 20 Tahun Dilarang, Kini Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Sejarah Kelam Berujung Rusaknya Batam

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membantah kabar yang menyebut keran ekspor pasir laut demi muluskan investasi asing ke IKN Nusantara utamanya investasi dari Singapura.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023) mengatakan, "Enggak ada lah ke situ," ujarnya.

Pemerintah membuka izin ekspor pasir laut seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Mei 2023.

Trenggono menegaskan, dalam beleid tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa ekspor dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Oleh sebab itu, ia memastikan ekspor akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

"Di PP-nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Itu apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap dia.

Menurutnya, potensi ekonomi dari aturan pengelolaan hasil sedimentasi laut tersebut akan besar bagi negara.

Sebab, tidak hanya membuka ekspor pasir laut, tetapi juga mengatur mengenai pengerukan pasir untuk reklamasi.

Ia bilang, selama ini banyak reklamasi di dalam negeri yang menggunakan pasir bukan hasil sedimentasi.

Baca juga: Soal Kritik TKA di IKN Nusantara, Luhut: Orang Tidak Melihat Kenyataannya, Mereka Kerja Lebih Cepat

Dia menyebut, reklamasi banyak dilakukan di antaranya daerah Jawa Timur, Batam, Jakarta, serta IKN di Kalimantan Timur.

"Jadi kan banyak sekali reklamasi, itu bahan reklamasinya dari mana?

Nah ini yang kami atur, jangan lagi seperti itu, bahan reklamasinya harus dari bahan sedimentasi, supaya enggak rusak lingkungannya," jelas Trenggono.

Untuk diketahui, selama ini pasir laut memang diizinkan pemanfaatannya bagi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk reklamasi.

Sementara untuk ekspor pasir laut, sudah dilarang sejak 2003.

Larangan itu tertuang dalam Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Namun kini keran ekspor pasir laut kembali dibuka melalui terbitnya PP 26 Tahun 2023.

Singapura pun disebut-sebut menjadi negara yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

Dikutip dari Reuters, sebelum pelarangan berlaku di 2003, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan melalui reklamasi.

Pasir-pasir untuk reklamasi Singapura itu diambil dari gugusan pulau di sekitar Kepulauan Riau, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara tahun 1997 hingga 2002.

Baca juga: IKN Nusantara tak Ada Lagi Tanah Kesultanan? Ahli Waris Sultan AM Parikesit Geram Sama Isran Noor

(*)

Berita Nasional Terkini

Berita IKN Nusantara

Berita ekspor pasir laut

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS