Soal IKN, Pemerintah Pusat Tidak Boleh Egois

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto
Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

TERKAIT dengan urgensi, maka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi kontroversi. Sejumlah pihak, utamanya yang mengambil garis opisisi menganggap bahwa memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kebijakan tergesa-gesa dan tanpa dasar.

Paling ekstrem, penentang pembangunan IKN akan menuding bahwa memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak lebih sebagai upaya untuk menegaskan bahwa dua periode pemerintahan Jokowi benar-benar fokus pada pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pembangunan IKN adalah legacy untuk menguatkan image bahwa Jokowi adalah presiden infrastruktur.

Terlepas dari polemik dan kontroversi tersebut, faktanya pemerintah terus fokus untuk melakukan percepatan pembangunan IKN. Hitung saja, untuk APBN 2023, pemerintah menganggarkan hampir Rp24 triliun untuk IKN. Duit itu hampir semuanya untuk menggenjot percepatan infrastruktur di IKN.

Tak hanya soal anggaran. Rezim atau yang lebih tepat adalah Presiden Jokowi juga menjadikan kepastian keberlangsungan pembangunan IKN sebagai pijakan arah dukungan politik di kontestasi 2024 mendatang.

Kebetulan di penghujung kekuasaannya, pengaruh Jokowi di kancah perpolitikan nasional justru mencapai puncaknya. Pengaruh mantan Wali Kota Surakarta ini bahkan tampak lebih dominan dibanding Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Untuk itulah, Jokowi akan benar-benar memainkan kartu truf-nya untuk memastikan siapa yang akan menggantikan dirinya adalah mereka yang akan melanjutkan proyek IKN.

Kita sudah bisa membaca, kecuali Anies Baswedan yang memang sudah mendefinisikan dirinya sebagai antitesa dari Jokowi, maka saat ini Jokowi tengah menimang Prabowo Subiyanto dan Ganjar Pranowo sebagai suksesornya.

Baik Ganjar maupun Prabowo adalah dua kandidat yang sejak awal ada di barisan Jokowi dan selalu mengatakan siap melanjutkan proyek IKN. Entah nanti pada ujungnya, Jokowi akan condong kemana, yang pasti agak sulit ada kemungkinan untuk merestui Anies di kontestasi 2024.

Sambil menunggu arah politik Jokowi di 2024, tak salah jika kita kembali ke Kalimantan Timur untuk melihat kesiapan menjadi ‘tuan rumah’ ibu kota negara. Di episentrum IKN, pemerintah pusat tentu akan jor-joran mengeluarkan anggaran untuk proyek ini. Namun bagaimana untuk daerah-daerah penyangga?

Tak perlu jauh-jauh. Kita coba menengok ke Kutai Timur, satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki volume APBD cukup besar di Kaltim, yang mencapai Rp 5,9 triliun. Ketika kita tarik dari Titik Nol IKN menuju ke Kutim, kita akan melewati Balikpapan, Samarinda, Bontang dan sampailah ke Kutai Timur.

Padahal yang paling sederhana, kita perlu melihat bagaimana kondisi jalan dari kabupaten paling kaya di Kalimantan Timur itu untuk menuju ke Titik Nol IKN, atau sebaliknya.
Dari Titik Nol ke Balikpapan, anggap saja itu bagian dari kesiapan yang akan diakselerasi oleh pusat. Namun bagaimana dari Balikpapan menuju ke Kutim?

Balikpapan ke Samarinda relatif nyaman karena ada ruas tol sepanjang 100 kilometer yang membuat akses ini menjadi cukup nyaman. Bahkan kalau harus lewat jalan umum, kondisi jalannya juga relatif nyaman.

Pertanyaan baru akan muncul ketika ruas Samarinda ke Bontang dan kemudian Bontang ke Kutai Timur. Meski kita tahu saat ini tengah ada proyek peningkatan kualitas jalan, namun hingga saat ini akses di Jalan Provinsi tersebut banyak yang rusak. Sejumlah pihak menyebut, kondisi di ruas Samarinda - Bontang, kemudian Bontang - Kutim ini adalah penyakit lama, bertahun-tahun.

Lantas apakah kondisi ini menjadi indikasi bahwa Kalimantan Timur secara keseluruhan belum siap untuk menjadi tuan rumah IKN? Atau sebenarnya pemerintah pusat serius tidak menunjuk Kalimantan Timur menjadi tuan rumah IKN?

Kita tahu pemerintah Kalimantan Timur sudah mengakselerasi diri untuk menjadi tuan tumah yang baik dan terus berbenah. Yang justru harus dipertanyakan adalah keseriusan pemerintah pusat menunjuk Kaltim sebagai tuan rumah IKN. Artinya, pemerintah pusat tak boleh egois hanya fokus pada insfrastruktur di kawasan IKN sementara tidak mendorong keleluasaan Kaltim untuk berakselerasi lebih cepat sebagai tuan rumah IKN.