Waspada Karhutla, Dishut Kaltim Sebut Lahan Gambut di Kukar, Berau dan Kutim Jadi Perhatian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Keberadaan lahan gambut menjadi atensi dari stakeholder di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Saat ini Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim juga sudah mulai memetakan lokasi lahan gambut yang berada di Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim) dan Berau.

Kepala Dishut Kaltim Joko Istanto menerangkan, meski sudah mulai melakukan pemetaan di tiga kabupaten tersebut, namun pihaknya menilai lahan gambut di Kaltim memiliki perbedaan dengan yang ada di Sumatera.

"Di sini (Kaltim) masih jarang terjadi kebakaran di lahan gambut. Karena lahan-lahan di wilayah kita ini masih banyak airnya," kata Joko Istanto.

Baca juga: Karhutla di Muara Muntai Kukar, Dekat dengan Pemukiman Penduduk

Baca juga: PT STN dan PT WKP Ikuti Apel Siaga Karhutla di Penajam Paser Utara

Kendati demikian, lanjutnya, Dishut Kaltim tetap terus melakukan monitoring dan patroli pengamanan yang tidak hanya ditempatkan di lahan gambut, tapi juga di berbagai area hutan di Benua Etam.

Bahkan sambungnya, Dishub turut melibatkan 20 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota dalam memantau karhutla.

Joko menyebutkan, selama ini peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kaltim justrimu mayoritas terjadi di area lahan pertanian milik masyarakat.

Bahkan bebernya, tidak jarang karhutla terjadi karena adanya pembukaan lahan yang disengaja dan masyarakat membuang puntung rokok di area hutan yang mudah terbakar.

"Justru kalau hutan industri jarang (terbakar). Karena perusahaan sangat ketat menjaga pohon-pohon yang akan mereka pakai untuk produksi," ungkap Joko Istanto.

Ia melanjutkan, apabila masyarakat mendapati kejadian karhutla di Kaltim dapat melapor ke Polsek, Koramil atau KPH yang ada di tiap-tiap wilayah.

Baca juga: Paser Masuk Wilayah Rawan Karhutla, Wabup Masitah Minta Semua Pihak Waspada

Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkannya menggunakan aplikasi ASAP digital garapan Polda Kaltim, maupun Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sekarang kan sudah terpadu dan terintegrasi. Jadi masyarakat silahkan lapor kemana saja agar kita segera menindaklanjutinya," pungkasnya (*)