Diawasi 4 Lapis, Kualitas Proyek IKN Nusantara Tak Main-Main, Perlu Mandor Asing?

TRIBUNKALTIM.CO - Kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tak main-main.

Pasalnya, tiap proyek diawasi secara ketat dan berlapis.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dilakukan pengawasan berlapis.

"Untuk pekerjaan konstruksi di IKN karena cakupannya besar, pengawasannya berlapis.

Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level.

Misalnya, paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan Manajemen Konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada Manajemen Konstruksi Induk," katanya melalui pernyataan tertulis dikutip Minggu (25/6/2023).

Lebih lanjut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi.

Seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kalaikan fungsi.

Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri.

Danis bilang, penerapan SMKK juga diimplementasikan di program pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi di IKN.

Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, sebanyak 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja.

Rinciannya sebanyak 2.146 TKK pada 2022 dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023.

"Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di IKN ini, officernya atau petugasnya di setiap paket disebut Ahli K3 Konstruksi Utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya.

Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia tersebut bakal diawasi oleh pengawas asing.