Menko PMK, Muhadjir Effendy sebut Al Zaytun tak Sekadar Ponpes, sudah seperti Komune, Ini Artinya

Muhadjir Effendy mengatakan, banyak santri yang perlu diselamatkan. 

"Di sana banyak santri, banyak siswa yang harus selamatkan masa depan pendidikannya," katanya.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Agama perihal nasib pendidikan para santri tersebut.

Kendati demikian, Muhadjir Effendy menyebut masih akan menunggu proses hukum yang tengah bergulir. 

"Karena itu Al Zaytun akan kita lihat akan seperti apa.

Tapi yang jelas nasib dari para santri akan diselamatkan terutama masa depan studinya," ujarnya.

Muhadjir memastikan para santri di Ponpes Al Zaytun bisa tetap melanjutkan pendidikan jika sewaktu-waktu penindakan hukum dilakukan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Al Zaytun.

Baca juga: Tak Main-main Panji Gumilang Al-Zaytun Kukuh Buat Santri Wanita Jadi Khatib, Disebut Ulama Sesat

Seperti diketahui pemerintah pusat  melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengambil alih proses penyelesaian masalah Ponpes Al Zaytun.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, diundang dalam rapat terbatas oleh Mahfud MD.

Dalam rapat terbatas itu, Ridwan Kamil melaporkan hasil pertemuan Tim Investigasi Provinsi Jabar dengan Panji Gumilang.

"Jadi, kasus Al Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional."

"Sesuai kewenangannya, Pemprov Jabar ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas, kondusifitas sosial," kata Ridwan Kamil, Senin (26/6/2023), dilansir TribunJabar.id.

MUI Segera Keluarkan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal mengeluarkan fatwa tentang paham keagamaan buntut kontroversi Ponpes Al Zaytun. 

Ketua MUI Pusat Cholil Nafis mengatakan, fatwa tersebut merupakan bagian dari rekomendasi hasil investigasi tim yang dibentuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.