Ketua Komisi I DPRD Joha Fajal Desak Pemkot Samarinda Lebih Perketat Jukir Binaan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal mendesak pemerintah kota untuk ketatkan juru parkir (jukir) binaan.

Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan beredarnya di beberapa sosial media Kota Samarinda, terkait penarikan biaya retribusi parkir yang dilakukan para jukir liar di Kawasan Tepian Mahakam.

“Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menempatkan juru parkir yang sesuai yang ditentukan atau ditunjuk oleh Dinas Perhubungan (Dishub),” tegas Joha via telepon, Sabtu (1/7/2023).

Menurutnya, diperlukan adanya penegasan dan perketatan terkait jukir binaan adalah untuk meminimalisir kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan kendaraan.

Baca juga: Keluh Kesah Warga Samarinda Atas Tarif Parkir Jukir Liar, Kalahkan Mal

Baca juga: Warga Samarinda Keluhkan Jukir Liar, Dipungut Rp7 Ribu Hingga Rp10 Ribu Per Motor

“Jukir binaan ini kan nantinya buat masyarakat juga tenang kalau mau berkunjung di suatu tempat, dan juga harganya sesuai,” ungkap Joha.

Lebih lanjut, Joha berharap agar Pemkot Samarinda kembali menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius.

“Harapannya kami ya sama dengan harapan masyarakat, artinya pada saat berkunjung di suatu tempat motor atau mobil diparkir, dia merasa tenang karena ada fasilitas yang punya pemerintah atau ada yang di tunjuk oleh pemerintah karena sesuai dengan aturan,” tuturnya.

Joha juga mengimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam memantau jukir liar yang masih ada di kawasan Tepian Samarinda.

Baca juga: Helm Hilang Saat Salat Id di Samarinda, Meski Sudah Bayar Parkir, Diduga Ulah Jukir Liar

“Tetapi kalau masih ada ditemukan kasus seperti ini, ya harus kita pantau terus, dan masyarakat harus membantu dalam memantau, jika ada kejadian minta bayar parkir dan ada unsur paksaan, segera laporkan,” pungkasnya. (*)