Hanya 304 Pekerja di IKN Nusantara yang Masuk DPT Pemilu 2024, KPU Kaltim Ungkap Kendalanya

TRIBUNKALTIM.CO - Ada sejumlah kendala yang dialami KPU Kaltim terkait pemilih yang berasal dari pekerja di IKN Nusantara.

Dari 16.000 - 20.000 pekerja di IKN Nusantara hanya 304 pekerja saja yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2024.

Pernyataan terkait pekerja IKN Nusantara yang masuk DPT Pemilu 2024 tersebut disampaikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Minggu (2/9/2023).

Proses mendapatkan data 304 pekerja di IKN Nusantara ini cukup panjang, melalui berbagai penyaringan data.

Menurut Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kalimantan Timur Iffa Rosita, awalnya diisukan ada 16.000-20.000 pekerja di IKN Nusantara yang otomatis harus diberikan hak pilih di tempat mereka bekerja.

KPU Kaltim kemudian menggelar tiga kali rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR selaku penanggung jawab dan disebut berkomitmen mendukung pemutakhiran daftar pemilih, menginformasikan pendirian TPS khusus, dan mempertajam validitas pemilih.

"Mereka yang tahu subkontraktor-subkontraktor yang tahu persis siapa saja yang kerja di sana," kata Iffa seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Mulanya, disebut ada sekitar 6.000 pekerja IKN yang bakal difasilitasi TPS khusus pada hari pemungutan suara.

Namun, pada perjalanannya, data tersebut bolak-balik meja KPU Kaltim karena elemen datanya tidak lengkap.

Angka itu menyusut berturut-turut, dari 6.000 ke 900, lalu menyusut lagi ke 787, sampai ke 606 pekerja.

Baca juga: Kawasan di Sekitar IKN Nusantara Jadi Fokus Satgas Tambang Ilegal di Kaltim, Tim Segera ke Lapangan

Setelah dicermati lagi, masih terdapat pekerja yang didata tanpa NIK dan NKK.

"Pekerja-pekerja itu tidak diketahui persis apakah tanggal 14 Februari 2024 masih stay di situ.

Ada yang nilai kontraknya hanya 2, 3, 6 bulan. Dinamika sangat dinamis. Ini jadi kendala kami," ucap Iffa.

Data kemudian kembali menyusut jadi 395, lalu 339, sebelum ditetapkan hanya 304.

Mereka bakal mencoblos di TPS lokasi khusus di IKN Nusantara, yakni di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.

Sebelumnya diberitakan, 16.000 pekerja konstruksi pada Februari dan Maret 2023 akan mulai datang ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Para pekerja akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan 22 tower di IKN sebelumnya akan digunakan untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN.

"Yang dibangun 22 tower itu untuk tenaga kerja konstruksi yang akan segera masuk," kata dia setelah menghadiri focus group discussion "Isu Srategis Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan Ibu Kota Nusantara" di Gadjah Mada University Club (UC) Hotel UGM, Jumat (27/01/2023).

Baca juga: Deforestasi dan Degradasi Hutan Masih Terjadi di IKN Nusantara, Forest City Jadi Visi yang Berat

Basuki menyampaikan, para pekerja konstruksi tersebut akan mulai masuk secara masif pada Februari dan Maret.

"Nanti ini Februari, Maret baru mulai masuk pekerja fisiknya. Kira-kira total akan ada 16.000 pekerja konstruksi," ujar dia.

Basuki mengatakan, belasan ribu pekerja itu akan membangun mulai dari Istana Presiden, kantor kementerian, dan jalan.

"Banyak. Itu tadi, di kantor-kantor presiden, istana presiden, kantor menko, kantor menteri, jalan-jalan, ada instalasi penjernih air, instalasi penjernih air limbah, jalan tol, jembatan-jembatan yang ada di situ. Jadi semua pekerjaan dasar," ujar dia.

Beberapa tower HPK, kata Basuki Hadimuljono, sudah dihuni oleh ratusan pekerja konstruksi.

"Yang hunian pekerja sudah hampir selesai sudah 500 orang masuk menghuni di sana," ucap dia.

Tetap Ikut Kaltim

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan demikian, jelas Tito, pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah tersebut mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berlaku, yaitu masuk wilayah Kalimantan Timur.

"Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam UU 3 Tahun 2022 tentang IKN ditetapkan pada 15 Februari 2022 tetap berpedoman pada ketentuan dalam UU Pemilu," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: PUPR Mulai Bangun Jembatan Balikpapan - PPU Akses ke IKN Nusantara, Duplikasi Jembatan Pulang Balang

Tito menjelaskan, poin terkait Pemilu 2024 di IKN diatur dalam Pasal 568a Perppu Pemilu.

Tidak ada perubahan dalam Pasal tersebut mengenai pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Jadi tetap sama, karena memang di IKN ini belum ada penduduknya dan juga belum ditetapkan sebagai ibu kota negara," beber Tito.

Berbeda dengan IKN, ada dua materi perubahan tentang pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua.

Sebab, Papua kini memiliki sejumlah daerah otonomi baru (DOB), yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Maka dari itu, sejumlah materi perubahan di antaranya Pasal 186 tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) DPR di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Hal itu, kata Tito, merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang pembentukan empat daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Pasal 243 tentang penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi.

Untuk mengantisipasi belum terbentuknya pengurus parpol di tingkat provinsi pada empat daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat, maka diatur mekanisme penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi oleh pengurus parpol tingkat pusat," ujar Tito.

Baca juga: Bantah Ekspor Pasir Laut demi Investasi Singapura di IKN Nusantara, Luhut: Sedimen yang Digunakan

(*)

Update Pemilu 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS