5 Bulan KKB Sandera Pilot Susi Air, Jokowi Ungkap Upaya Pemerintah dan Sikap Selandia Baru Disorot

TRIBUNKALTIM.CO - Update terbaru 5 bulan KKB Papua sandera pilot Susi Air, Jokowi ungkap upaya pemerintah dan sikap Selandia Baru disorot.

Pilot Susi Air Philips Mark Merthens disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak awal Februari 2023.

Tepatnya pada 7 Februari 2023 Kapten Phillip disandera KKB Papua setelah pesawat Susi Air dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah berupaya sangat keras dalam pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Merthens, yang saat ini masih disandera oleh KKB.

Oleh karenanya, Presiden menegaskan agar berbagai pihak tidak melihat pemerintah Indonesia hanya diam saja menghadapi persoalan ini.

Baca juga: Apa Maksud Jokowi Datang ke Papua Saat Pilot Susi Air Masih Disandera KKB?

"Kita ini, jangan dilihat diam lho ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Jayapura, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7/2023).

"Tapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah dikerjakan di lapangan," katanya lagi menegaskan. 

Presiden mengungkapkan, pada Kamis (6/7/2023) malam, ia sudah menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan pilot Susi Air yang masih disandera KKB tersebut.

Rapat tersebut digelar di Papua. Tetapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membuka isi rapat itu.

"Jadi tadi malam pun kita sudah rapat, juga enggak bisa saya sampaikan isinya apa, upayanya apa. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses. Ini tidak bisa kita buka pada publik," ujar Jokowi.

Sikap Selandia Baru Disorot

Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti sikap Selandia Baru, negara asal pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, yang disandera KKB Papua.

Menurut Khairul, Selandia Baru terkesan kurang ngotot untuk ikut turut serta berupaya dalam pembebasan Kapten Phillip.

"Kalau boleh menyimpulkan dari pemberitaan-pemberitaan, Selandia Baru enggak ngotot juga untuk mau terlibat," ungkap Khairul dalam dialog Overview Tribunnews, Kamis (6/7/2023).

"Saya kira itu yang menjadi keheranan kita, kok Selandia Baru kesannya enggak ngotot," imbuhnya.

Khairul menilai, Selandia Baru semestinya turut serta dalam upaya pembebasan Kapten Phillip dan semestinya diperbolehkan untuk ambil andil.

Baca juga: Kabar Pilot Susi Air Masih Disandera KKB, Jokowi Ungkap Upaya Keras Pemerintah Jangan Dilihat Diam

Pemerintah Selandia Baru dinilai punya alasan yang kuat untuk terlibat dengan batasan-batasan peran yang disepakati bersama Indonesia.

"Kalau negara asal dari sandera, Kapten Phillip, tentu saja boleh."

"Bisa kita sebut sebagai pihak terkait, dia berkepentingan agar warga negaranya bisa diselamatkan, bisa dibebaskan," ungkapnya.

"Kalau tidak dilibatkan sama sekali enggak masuk akal, karena mereka berkepentingan, dan harus kita hormati," imbuh Khairul.

Senada dengan Khairul Fahmi, pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai Selandia Baru semestinya turut andil dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens.

Hikmahanto mengatakan, pemerintah Selandia Baru tidak boleh abai akan nasib warga negaranya yang disandera KKB Papua.

"Kita harusnya (meminta) pemerintah Selandia Baru untuk punya andil. Namun saya tidak tahu seberapa punya andil pemerintah Selandia Baru terkait masalah ini," ungkap Hikmahanto, Kamis (6/7/2023).

Menurut Hikmahanto, sebuah negara tidak boleh lepas tangan ketika warga negaranya berada dalam ancaman.

"Ingat ketika pemerintah Indonesia menghadapi warga negaranya disandera di luar negeri, maka pemerintah menurunkan aparatnya untuk melakukan pendapatnya, tentu atas persetujuan negara setempat," ungkap Hikmahanto.

"Tetapi kalau mereka tidak punya andil, mereka abai terhadap kemaslahatan warga negaranya, itu patut dikecam," tegasnya.

Jokowi Gelar Rapat soal Kapten Phillip

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat bersama jajaran terbatas di Papua membahas penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Papua Street Carnival, di Jayapura Papua, pada Jumat, (7/7/2023).

"Tadi malam pun kami sudah rapat juga, nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam terhadap penyanderaan yang telah berlangsung kurang lebih 5 bulan tersebut.

Baca juga: Pasukan Kompi Senapan C Petung Pernah Ikut Pengamanan Pilot Susi Air

Upaya yang telah dilakukan pemerintah sekarang ini tidak bisa diungkap ke publik.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan," kata Jokowi.

Terkait dugaan adanya pihak asing mendukung KKB di Papua, Presiden mengatakan telah berbicara dengan pihak Australia dan Papua Nugini dalam kunjungannya beberapa hari lalu. Dengan kunjungan tersebut diharapkan dapat meredam konflik.

"Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal baik kepada Australia maupun kepada Papua Nugini dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik keinginan-keinginan," katanya.

Permintaan Selandia Baru

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah Selandia Baru meminta agar pembebasan Kapten Phillip dilakukan tanpa menimbulkan korban.

"Sekali lagi, bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (3/7/2023), dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, kata Moeldoko, pemerintah tidak akan gegabah dalam proses pembebasan pilot Susi Air itu.

Moeldoko mengungkapkan, ada dua pendekatan pembebasan sandera, yakni secara lunak (soft approach) dan pendekatan secara keras (hard approach).

Kedua langkah ini telah dilakukan pihak-pihak terkait, yakni kepolisian, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.

"Soft approach berbagai jalur komunikasi politik dan seterusnya. Masing-masing punya peran," tambah mantan Panglima TNI itu.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS