Kuasa Hukum Pemkot Bontang, Hamdan Zoelva Gugat Kutim ke MK Terkait Tapal Batas di Kampung Sidrap

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Sengketa tapal batas Bontang dengan Kutai Timur di Kampung Sidrap terus bergulir. Polemik ini pun dilanjutkan Pemkot Bontang ke Mahkamah Konstitusi.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat kuasa dari pemerintah kota Bontang dan DPRD kota Bontang bersama tim kuasa hukum, di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Minggu (9/7) malam tadi.

Walikota Bontang, Basri Rase mengatakan, upaya hukum harus ditempuh untuk menyelesaikan polemik sengketa tapal batas yang sudah berlangsung sejak tahun 2005.

Baca juga: Agus Haris Optimis Kampung Sidrap Masuk Wilayah Bontang, Bukan di Kutai Timur

Untuk itu, Pemkot Bontang resmi menunjuk Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan peralihan status wilayah Sidrap masuk bagian dari kota Bontang.

“Apapun hasilnya nanti, pemkot akan menghargai keputusan hukum. Kita percaya Pak Hamdan sudah berpengalaman. Kita minta doanya dari masyarakat Sidrap, agar perjuangan kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Semoga hasilnya baik,” ucapnya.

Basri juga mengatakan, kebutuhan dokumen mulai disiapkan oleh bagian hukum Pemkot Bontang.

“Dokumen masih dilengkapi oleh bagian hukum Sekretariat Pemkot Bontang,” bebernya.

Baca juga: Soal Tapal Batas Kampung Sidrap, DPRD Kawal Pemkot Bontang Siapkan 200 Dokumen ke MK

Sementara Hamdan Zoelva menjelaskan, pihaknya akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Hal ini dikarenakan penggugatan ke kedua mahkamah tersebut berbeda. Di mana gugatan ke MK terkait judicial review terhadap perundang-undangan tapal batas.

Sedangkan gugatan ke MA terkait Permendagri penetapan tapal batas Sidrap.

Pengajuan gugatan tersebut rencananya bakal dilayangkan pada pertengahan Juli 2023 ini.

Dengan harapan, Oktober hingga November telah keluar putusan

Baca juga: Soal Tapal Batas Kampung Sidrap, Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Bontang Lakukan Gugatan ke MK

“Biasanya tiga atau empat bulan selesai. Harapannya Oktober atau November sudah ada keputusan, sesuai yang kita harapkan. Kalaupun tidak, kita akan menyiapkan alternatif lain,” tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini Kampung Sidrap masuk bagian wilayah Kutai Timur. Namun masyarakat Sidrap berstatus warga Bontang. (*)