Terbaru! Demokrat Dukung Ancaman Mogok Kerja Nakes Usai RUU Kesehatan Disahkan, Begini Reaksi Menkes

Ia juga menyinggung bahwa RUU Kesehatan yang bakal disahkan ini menghapus mandatory spending sebesar 10 persen APBN untuk anggaran kesehatan, sesuatu yang diklaim kontraproduktif dengan kebijakan ketika Demokrat berkuasa.

"Di dalam RUU Kesehatan ini, mandatory spending yang sejak awal di perjuangkan Partai Demokrat di era Pak SBY, saat ini dihapus, maka rakyat tidak akan mampu lagi berobat dengan biaya negara," serunya.

"Kita tolak semua ya!" pekik Santoso dibalas seruan "tolak" dari para demonstran.

Kepada wartawan, Santoso menegaskan kembali dukungannya kepada nakes untuk mogok kerja secara nasional jika UU Kesehatan disahkan siang ini Menurut dia, itu merupakan hak para nakes yang kepentingan profesionalnya tidak diakomodir negara, karena pengesahan beleid omnibus ini menghapus 9 undang-undang yang juga berkaitan dengan profesi perawat, bidan, dan sebagainya.

Ditanya soal solusi dari Partai Demokrat jika banyak warga tak dapat mengakses layanan kesehatan jika para nakes mogok nasional, Santoso melempar hal itu kepada para elite yang setuju pengesahan UU Kesehatan ini.

"Makanya, sebelum itu dilakukan, para politisi, pemerintah, harus berpikir bahwa profesi kesehatan harus diakomodir juga," ucap dia kepada wartawan.

"Jadi jangan atas nama kekuasaan, atas nama rakyat keseluruhan, tapi mengorbankan orang yang bekerja untuk kesehatan, untuk rakyat," pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS