Anies Baswedan Heran Selalu Ditanya soal IKN Nusantara, Kok Tidak Ditanyakan Bagaimana Pangan Murah?

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta dan bakal capres, Anies Baswedan kembali ditanya soal IKN Nusantara.

Pertanyaan terkait pembangunan IKN Nusantara ini kembali ditanyakan kepada Anies Baswedan, bakap capres yang diusung Partai Nasdem dalam Rakernas XVI APEKSI, Kamis (13/7/2023).

Kembali ditanya soal IKN Nusantara, Anies Baswedan pun menjawab dengan lugas meski ia sempat menyampaikan keheranannya kenapa ia tidak ditanya soal pangan murah atau subsidi BBM.

Diketahui, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI APEKSI dihadiri Wali Kota Se-Indonesia yang digelar di Upperhills Convention Hall Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam Rakernas APEKSI tersebut, Bima Arya sempat menanyakan terkait pembangunan IKN Nusantara kepada Anies Baswedan.

"Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN?" tanya Bima Arya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

 Dengan singkat dan lugas, Anies pun menjawab pertanyaan Bima Arya di atas panggung.

Anies lantas menjawab kalau sebuah program pemerintah memiliki dasar yang kuat dan masyarakat pun merasakan dampak positifnya, hal itu dengan sendirinya akan dilaksanakan. 

"Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik pasti jalan terus.

Bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah?" kata Anies.

"Kok saya tidak ditanyakan bagaimana dengan pangan murah, subsidi BBM, kok itu enggak pernah ditanyakan?

Tapi kok IKN selalu ditanyakan? Apa sebenarnya di alam bawah sadar kita ada pertanyaan?

Cukup sampai di situ jawaban saya," sambungnya. 

Baca juga: Deforestasi dan Degradasi Hutan Masih Terjadi di IKN Nusantara, Forest City Jadi Visi yang Berat

Dia menjelaskan setiap kepala daerah kerap kali yakin untuk menjalankan program atau kebijakan jika punya dasar kuat dan telah direncanakan dengan baik.

"Sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," ujar Anies. 

"Sesuatu yang mempunya dasar yang kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding," katanya. 

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto kemudian melontarkan pertanyaan soal Undang-Undang Kota.

"Setuju atau tidak," tanya Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danny Pomanto ini.

"Jangankan soal UU, badannya saja kita tidak punya sekarang.

Kami melihat, kita Indonesia sudah bergerak. Dari negara agraris, maritim yang kawasan terbesarnya adalah prural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak.

Sementara kita tidak punya ke khususan, baik regulasi maupun badan perkotaan.

Kita membutuhkan itu, tapi hati-hati dengan membuat undang-undang," jawab Anis.

Anis mengusulkan, dia akan mengkompilasi semua persoalan.

Dari permasalah-permasalah itu, kemudian disusun roadmap-nya.

"Roadmap itu membutuhkan payung undang-undang.

Baca juga: PUPR Sebut Progres Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Nusantara sesuai Rencana, OIKN Terima 237 LoI

Kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk.

Begitu muncul Undang-Undang, kita tidak bisa berbuat apa-apa," tambah dia.

Penegasan Jokowi 

Sebelumnya, dalam forum Ecosperity Week 2023 di Marina Bay Sands, Singapura, 7 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, investasi dan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara dijamin akan tetap aman, siapa pun presiden yang memenangi Pilpres 2024.

Forum itu dihadiri kalangan investor, pejabat pemerintah, dan akademisi Singapura.

"Jadi, segalanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir.

Investasi Anda di Indonesia akan aman, begitu pula keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi memastikan pembangunan IKN tetap berjalan. Ia menyebut, pada tahun 2024 nanti seluruh fasilitas dasar termasuk gedung pemerintahan akan rampung dibangun.

Ia juga meyakinkan bahwa IKN nantinya akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali termasuk dalam melakukan kegiatan bisnis.

Sebab IKN akan didesain menjadi smart city dan green city yang memiliki fasilitas kelas dunia.

Jokowi mengatakan IKN akan terdiri atas 65 persen hutan dan menjadi kota dengan emisi karbon netral pertama di Indonesia yang didukung fasilitas pendidikan dan kesehatan kelas dunia.

Sambil bercanda, Jokowi menyinggung harga properti yang semakin mahal di Singapura.

Baca juga: Masih Ada Hak Masyarat Adat di IKN Nusantara yang Belum Dilindungi, harus Ada Perubahan Kebijakan

Warga Singapura pun, kata dia, bisa mempertimbangkan untuk pindah dan tinggal di IKN.

"Nusantara akan menjadi kota nyaman untuk dihuni dan berbisnis.

Saya tahu harga permukiman di sini sudah melonjak tinggi, mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi," ujar Jokowi.

Adapun beberapa insentif tersebut antara lain tax holiday, pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut, pengurangan pajak khususnya terkait industri hijau dan berbagi insentif fiskal lainya.

"Jadi jangan khawatir kita sudah siapkan yang terbaik," imbuh Jokowi.

Sudah Capai 35 Persen

Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus bergerak maju.

Diketahui, IKN Nusantara direncanakan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 tahun depan.

Dilansir dari Kontan, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar IKN semuanya telah berjalan sesuai rencana.

"Jadi kira-kira sekarang untuk IKN tahap 1 sudah progres di kisaran 34-35 persen," ujar Endra ditemui di Tol Cisumdawu, Selasa (11/7).

Endra mencontohkan, pembangunan jalan-jalan kawasan, gedung pemerintahan, Istana Presiden, kantor presiden.

Kemudian kantor menteri koordinator, rumah tapak jabatan menteri sampai hunian pekerja konstruksi di IKN sudah dimulai.

Bahkan ada yang telah rampung yakni hunian pekerja konstruksi IKN.

Endra menyebut, dalam waktu dekat Bendungan Sepaku Semoi akan diresmikan.

Bendungan ini terbilang krusial karena untuk menyuplai kebutuhan air baku di IKN.

Selain itu, Endra menyampaikan, salah satu aspek penting pembangunan infrastruktur dasar adalah pembangunan Multi-Utility Tunnel atau MUT untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

Dengan demikian, MUT nantinya akan diisi oleh lintas sektor.

Menurutnya, pengisian MUT oleh lintas sektor merupakan salah satu pekerjaaan yang menjadi perhatian setidaknya hingga tahun 2024.

"(Pembangunan infrastruktur dasar) Tahap 2 memang baru kita mulai lelang-lelang 2023 ini, baru 1 persen atau 2 persen progresnya.

IKN semua on the right track, kita pacu terus," jelas Endra.

Baca juga: Alasan IKN Nusantara di Kaltim, Viral Murid SD Sorong: Mengapa Ibu Kota Tidak Dipindahkan ke Papua?

(*)

Update Ibu Kota Negara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS