Ibu Kota Negara

AHY Sebut Pemerintah tak Miliki Urgensi IKN Nusantara harus Selesai Sebelum 2024, Apa yang Dikejar?

Pembangunan IKN Nusantara kembali disorot. Kali ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung urgensi Pemerintah untuk percepatan IKN Nusantara.

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui wartawan di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023). Pembangunan IKN Nusantara kembali disorot. Kali ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung urgensi Pemerintah untuk percepatan IKN Nusantara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Mega proyek IKN Nusantara selalu jadi sorotan, kali ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyoroti proyek Ibu Kota Negara baru tersebut.

Dalam konferensi pers, di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (14/7/2023) AHY mempertanyakan mengapa Pemerintah harus buru-buru menyelesaikan proyek IKN Nusantara sebelum 2024.

Menurut AHY, seharusnya Pemerintah fokus dalam membenahi ekonomi masyarakat ketimbang IKN Nusantara. 

Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai Pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” kata AHY seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Karenanya, AHY mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” sambungnya.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

Baca juga: Perpres Diteken Jokowi, Daftar Besaran Tukin Pejabat Otorita IKN Nusantara, Tertinggi Rp 98 Juta

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya.

Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” imbuh dia.

Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews.com, bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved