AHY Sebut Pemerintah tak Miliki Urgensi IKN Nusantara harus Selesai Sebelum 2024, Apa yang Dikejar?

Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," kata AHY.

Ia juga beranggapan, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kembalinya konsentrasi kekuasaan ke tangan presiden.

Padahal, dalam demokrasi, check and balances antara lembaga-lembaga negara sangat penting untuk mencegah kembalinya otoritarianisme.

Baca juga: Masih Ada Hak Masyarat Adat di IKN Nusantara yang Belum Dilindungi, harus Ada Perubahan Kebijakan

4. Cawe-cawe Jokowi

Dalam pidato politiknya, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 44 tahun lalu itu pun menyinggung kembali pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara eksplisit ingin ikut campur pada Pemilu 2024.

"Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan nilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," ucap dia.

Ia menambahkan, salah satu problem utama pemerintahan Jokowi adalah kebebasan berpendapat yang semakin tipis.

Muncul ketakutan untuk bersikap kritis karena khawatir akan datangnya tekanan dari pihak-pihak pro pemerintah.

"Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan," jelas AHY.

AHY juga menunjukkan bagaimana penegakan hukum semakin tebang pilih. Bukan hanya diskriminatif secara kelas sosial/vertikal, tetapi juga horizontal berdasarkan politik perkubuan.

"Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi," ucap peraih penghargaan Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama 2000 itu.

Ia menambahkan, pemerintah semestinya menjamin bahwa penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilakukan dengan adil.

Penyalahgunaan kekuasaan harus dicegah dan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik mesti berhenti.

5. Bakal cawapres Anies

AHY menegaskan, bakal calon presiden (bacapres) yang mereka dukung dalam Pemilu 2024, Anies Baswedan, tak perlu menunggu bacapres lain untuk mengumumkan pendampingnya.

"Tidak ada yang ditunggu. Kan tidak relevan bagi saya menunggu. Kenapa menunggu?

Apa yang membedakan menunggu, misalnya ada yang diumumkan cawapres yang lain," ujar AHY.

"Karena tidak mengubah keadaan. Yang pasti adalah waktu semakin berkurang," lanjut mantan anggota pasukan infanteri yang pernah berdinas 16 tahun di TNI Angkatan Darat tersebut.

Bagi AHY, tak ada kejutan yang bakal muncul dalam penentuan bakal cawapres Anies.

Hasil survei sejumlah lembaga dinilai sudah bisa digunakan sebagai rujukan untuk melihat siapa bakal pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Alasan IKN Nusantara di Kaltim, Viral Murid SD Sorong: Mengapa Ibu Kota Tidak Dipindahkan ke Papua?

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS