AHY Sebut Pemerintah tak Miliki Urgensi IKN Nusantara harus Selesai Sebelum 2024, Apa yang Dikejar?

Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang," ujar peraih Summa Cum Laude Webster University, Amerika Serikat (2015).

AHY mengaku bingung, dalam kondisi seperti itu, pemerintah justru jor-joran belanja infrastruktur dan tak sedikit dari proyek tersebut yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh.

Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang," jelas AHY.

Baca juga: PUPR Sebut Progres Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Nusantara sesuai Rencana, OIKN Terima 237 LoI

2. Klaim lanjutkan program Jokowi

AHY juga menyinggung tuduhan yang kerap dialamatkan kepada Demokrat dan kolega di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa mereka tak akan melanjutkan program kerja Joko Widodo seandainya menang Pemilu 2024 dan berkuasa.

Ia mengeklaim, program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat bakal tetap dilanjutkan jika Demokrat kembali memegang kendali pemerintahan di masa depan.

"Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan tetapi tidak berarti kami meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini," kata lulusan Akademi Militer (2000) itu.

AHY malah mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang disebutnya telah berupaya bekerja dengan optimal untuk negara.

"Yang belum baik tentu harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan dalam proses perubahan yang tidak perlu diperdebatkan lagi," sambung AHY.

"Kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda pada rakyat Indonesia yang kami pandang tepat untuk dijalankan pasca-pemerintahan Presiden Jokowi mendatang," ujar dia.

3. Soroti konflik kepentingan proyek negara

Alumnus Universitas Teknologi Nanyang (2006) tersebut juga menyoroti konflik kepentingan di dalam pemerintahan, bahwa menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sedangkan yang bersangkutan berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu.

Keadaan semakin runyam jika bisnis itu berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, padahal pejabat tersebut terlibat dalam penyusunan APBN.

"Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang.