Bukan di Jakarta Lagi, Ahok Pastikan Kantor Pusat Pertamina Pindah ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan kantor pusat Pertamina akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemindahan akan dilakukan secara bertahap mulai 2026.

Dilansir dari Kompas.com, menurutnya, Pertamina akan memanfaatkan lahan yang disediakan pemerintah.

Namun, pemindahan kantor pusat ini akan dilakukan setelah Ibu Kota Indonesia resmi dialihkan ke Ibu Kota Nusantara.

"Nanti setelah IKN semua (selesai pembangunan), BUMN kan ada tanah 4 hektar, mau pindahin tuh, mungkin berikutnya di 2026 baru pelan-pelan pindah," ujar Ahok saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Kendati kantor pusat bakal pindah, namun Pertamina akan tetap memiliki kantor perwakilan di Jakarta.

Lantaran, kantor pusat Pertamina saat ini yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat memang merupakan aset miliki perusahaan.

"Tapi tetap kantor perwakilan ada. Karena kantornya punya kita sendiri kan," imbuh dia.

Di sisi lain, Ahok juga menginginkan seluruh kantor anak usaha Pertamina dipindahkan ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya.

Sebab, saat ini banyak anak usaha atau subholding Pertamina, termasuk anak usaha subholding menyewa perkantoran di bilangan Jakarta.

Seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang kantor pusatnya berada di Jalan Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, biaya sewa kantor anak subholding Pertamina mencapai lebih dari Rp 300 miliar.

Padahal, wilayah kerja PHR sendiri ada di luar Jakarta yakni di Pulau Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.

"Kita enggak mau sewa kantor lah, itu saja logikanya.

Ada rumah, rumahmu dibiarin, padahal kamu kerja dekat rumah kamu, lalu kamu sewa di tempat yang jauh dari tempat kerja, itu saja logikanya," ungkap Ahok.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti rencana Pertamina berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Semula, rencana Pertamina investasi di IKN ini disampaikan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat meninjau IKN, baru-baru ini.

Dilansir dari Tribunnews.com, menurut Suryadi, Pertamina dinilai mau tidak mau 'pasang badan' karena IKN tidak laku mendulang investasi.

“Per bulan Juni 2023, memang sudah ada 234 surat pernyataan minat berinvestasi atau letter of intent (LOI) dari investor," papar Suryadi dalam pernyataannya dikutip, Kamis (13/7/2023).

"Namun baru ada 36 investor yang sudah maju ke tahap NDA atau non-disclosure agreement dan 6 investor yang mendapat surat izin prakarsa proyek (SIPP),” sambungnya.

Meski demikian, kata Suryadi, pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

Belum ada investasi asing maupun dari dalam negeri yang mengalir ke pembangunan IKN.

“Masalahnya yang pertama adalah status lahan.

Polemik itu menjadi temuan Ombudsman RI yang menyimpulkan adanya maladministrasi pengelolaan pertanahan di IKN," papar Suryadi.

"Sebagian lahan yang ditawarkan statusnya belum clear and clean.

Pengembang seperti Ciputra Group yang tertarik menggarap hunian berikut fasilitasnya seluas 300 hektar di IKN bahkan terang-terangan mengungkapkan masih menunggu kepastian status lahan,” pungkasnya. (*)