RKUHAP Disahkan DPR Hari Ini, Ini 14 Poin Perubahan Besar dalam Hukum Acara Pidana

Ringkasan Berita:

• DPR RI dijadwalkan mengesahkan RKUHAP dalam paripurna hari ini setelah seluruh substansi disepakati di tingkat I bersama pemerintah.
• Laporan masyarakat sipil ke MKD tak mengganggu agenda pengesahan; pihak yang keberatan dipersilakan menempuh uji materi ke MK.
• RKUHAP memuat 14 substansi pembaruan, mulai penguatan hak tersangka–korban hingga modernisasi sistem peradilan.

TRIBUNKALTIM.CO - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna, Selasa (18/11/2025). 

Agenda pengesahan ini menandai babak baru pembaruan hukum acara pidana Indonesia setelah melalui pembahasan panjang antara DPR dan pemerintah.

Pengesahan itu telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Baca juga: Respons Anggota DPR RI Soal IKN Dijuluki Kota Hantu, Artinya Masa Depannya Gelap

Cucun menyebut, agenda dalam rapat paripurna sudah dijadwalkan dalam rapat pimpinan (rapim).

"Tadi kan sudah rapim, besok dijadwalkan," katanya mengonfirmasi, Senin.

Ia mengungkapkan, pengambilan keputusan di tingkat II dilakukan lantaran RKUHAP sudah melalui pengambilan keputusan tingkat I dan dibahas bersama.

"Kan sudah tingkat I, sudah ada jadwal," ucap Cucun singkat.

Sebelumnya, pada Kamis (13/11/2025), Komisi III DPR RI dan pemerintah telah resmi menyepakati seluruh substansi perubahan RKUHAP.

Seiring dengan itu, keduanya memutuskan untuk membawa RUU tersebut ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna.

Baca juga: Dorong Transformasi Pendidikan, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Ajak Guru Kuasai Teknologi AI

Laporan tak pengaruhi pengesahan Lebih lanjut ia menyampaikan, laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Komisi III ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin kemarin tetap tidak mempengaruhi rencana pengesahan.

Masyarakat bisa mengajukan uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Meski ia tidak memungkiri, MKD juga akan tetap melakukan verifikasi perkara yang masuk.

"Ya kan kalau pembahasan sudah tingkat satu, mekanisme itu tidak bisa terganggu dengan ini. Nanti mekanismenya kan ada, kalau emang nggak setuju dengan isinya bisa melalui Judicial Review," jelas Cucun.

Selama pembahasan, Panja RUU KUHAP menyepakati 14 substansi utama yang menjadi kerangka pembaruan hukum acara pidana.

Baca juga: Najwa Shihab Sentil Pemerintah karena RUU KUHP Bikin Resah, Host Mata Najwa: Kenapa Main Rahasiaan?

14 substansi utama