Anggota Komisi D DPRD Kutim Apresiasi Proyeksi APBD 2024 Rp 8,1 Triliun, Prestasi Luar Biasa

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan mengapresiasi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang mencapai Rp 8,1 triliun.

Agusriansyah yang menjadi perwakilan Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa menuturkan apresiasinya atas pencapaian proyeksi APBD Kutai Timur di tahun 2024 mendatang.

"Capaian tersebut berhasil tembus hingga kurang lebih 8 triliun, menunjukkan komitmen dan kinerja yang luar biasa dalam mengelola keuangan daerah," ucapnya, Kamis (20/7/2023).

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi dan bangga terhadal kinerja pemerintah sehingga bisa proyeksinya mencapai Rp 8,1 triliun di tahun 2024, yang mana kenaikan APBD Kutim dimulai pada tahun ini sebesar Rp 5,9 triliun.

Baca juga: Dua Jemaah Haji Asal Penajam Paser Utara Dipulangkan Lebih Dulu

Hal itu juga dipengaruhi oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutim yang telah melakukan kerja keras sehingga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat.

Diketahui dana transfer pusat untuk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp 7,893 triliun.

"Capaian APBD sebesar 8 triliun merupakan tonggak sejarah bagi daerah Kutai Timur jumlah anggaran yang signifikan ini juga mencerminkan upaya maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

"Di dalam perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini merupakan prestasi yang luar biasa,” imbuhnya.

Baca juga: Jalan Kabo Jaya Sangatta Kutim Masih Berdebu, Warga Sebut Wajib Pakai Masker dan Jalan Seribu Lubang

Lebih lanjut, Agusriansyah Ridwan juga berharap bahwa capaian APBD tersebut akan digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor kunci lainnya yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Harus diarahkan pada prioritas program pembangunan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur, selain itu pula tentunya dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sarana transportasi darat laut dan udara sebagai upaya menciptakan peningkatan lapangan kerja,” pungkasnya. (*)