Terbaru Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait Keberlanjutan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Terbaru jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait keberlanjutan proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pernyataan terkait IKN Nusantara ini disampaikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat hadir di acara IDE 2023 di Jakarta, hari ini, Kamis (20/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan seputar proyek Ibu Kota Negara yang baru yang diberi nama IKN Nusantara.

Diketahui, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama bakal capres 2024.

Mantan Gubernur DKI, Jakarta, Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Sementara itu, Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) diumumkan menjadi bakal capres dari PDIP.

Ganjar: Bukan Sekadar Pemindahan Infrastruktur 

Di acara IDE 2023, Ganjar Pranowo menyebut pembangunan IKN Nusantara tidak boleh tergesa-gesa.

Sebab menurut Ganjar diperlukan pembentukan ekosistem yang tertata baik, sehingga dapat menciptakan ibu kota negara yang sesuai visi pemerintah.

"Tentu membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa," kata Ganjar dalam acara IDE 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pria kelahiran Karanganyar itu menekankan, pembangunan IKN harus dilanjutkan pada era pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, pelaksanaan pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Baca juga: Anas Urbaningrum ke Kaltim Usai Jadi Ketua PKN, Singgung Komitmen dan IKN Nusantara, Beda Versi AHY

Dalam aturan tersebut, presiden terpilih selanjutnya wajib melanjutkan pembangunan IKN.

"Sesuai dengan sumpah, presiden atau kepala daerah disumpah untuk melaksanakan UU," ujar Ganjar.

Menurutnya, peralihan ibu kota negara dari Jakarta bukan sekadar pemindahan infrastruktur pemerintahan semata.

Terdapat harapan perubahan pola pikir terkait ibu kota negara dengan pembangunan IKN.

Ganjar menyebutkan, terdapat mimpi besar IKN dapat menjadi ibu kota dengan berbagai fasilitas yang menggunakan teknologi maju.

Harapan ini meliputi aspek transportasi hingga infrastruktur penunjang.

Sebagai informasi, dalam berbagai kesempatan Ganjar memang menyuarakan dukungannya atas pembangunan IKN.

Ia menilai, pembangunan IKN merupakan suatu mandat yang memang harus dilakukan pemerintahan setelah era kepemimpinan Jokowi.

Anies: Tidak Ditentukan Selera

Sementara itu, Anies Baswedan juga mendapat pertanyaan yang serupa saat hadir di IDE 2023 hari ini, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Survei Capres 2024, Ganjar dan Prabowo di antara Pemilih yang Setuju IKN Nusantara, Siapa Unggul?

Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang menjadi salah satu topik yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat kepada para bakal capres yang telah diusung partai politik.

Menanggapi pertanyaan tersebut, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan, pembangunan IKN tidak seharusnya ditentukan oleh selera individu, tetapi gabungan dari para pemangku kepentingan.

"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c," kata dia dalam IDE 2023, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, ketika seorang gubernur ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu wilayah, hal itu tidak hanya sekadar gubernur memiliki visi dan mengeluarkan kebijakan.

Namun, diperlukan proses negosiasi panjang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga perumusan kebijakan dapat mencakup data dan fakta.

"Jadi ini bukan selera. Justru libatkan semua," ujarnya.

Oleh karenanya, dalam menentukan keberlanjutan IKN, diperlukan proses kajian secara matang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan keputusan konkret. 

"Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang obyektif, let's proceed.

Kalau tidak, jangan," kata Anies.

Menurut dia, ke depan pemerintah harus mengutamakan pertimbangan teknokrasi ketimbang pertimbangan politik dalam merumuskan suatu kebijakan.

"Jangan sampai pengambil keputusan menetapkan aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan fakta data pandangan para ahli," ucapnya.

Baca juga: Beda Anies Baswedan, AHY dan Ganjar soal IKN Nusantara, Gubernur Jateng Singgung Komitmen dan UU

Penegasan Kepala Otorita IKN 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pencapaian pembangunan di IKN akan terjadi pada 2024.

Hal tersebut bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada tahun depan.

"Pencapaian pertama kita akan terjadi pada tahun depan, karena Presiden kita, Pak Jokowi sebagai salah satu penggagas berpindahnya ibu kota akan mengakhiri masa jabatannya.

Jadi kita harus melakukan sesuatu pada tahun depan, 2024," ujar Bambang dalam acara Forum Investasi IKN yang disiarkan YouTube KBRI Astana, sebagaimana dilansir pada Rabu (5/7/2023).

Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen membangun IKN dalam jangka waktu 20 tahun ke depannya.

Dalam paparannya, Bambang menjelaskan adanya lima tahapan dalam pembangunan IKN.

Tahap pertama yakni 2022-2024, di mana pemerintah melakukan perpindahan perkantoran kementerian yang diprioritaskan.

Tahap kedua, yakni pada 2025-2029 dengan menguatkan kondisi area inti Kota Nusantara.

Dalam tahapan ini pemerintah akan memperbanyak pembangunan perumahan, perkantoran dan zona komersial.

Tahap ketiga, yakni pada 2030-2034, pemerintah meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan serta teknologi di IKN.

Selanjutnya, tahap keempat pada 2035-2039, pemerintah akan menuntaskan konstruksi utama di Kota Nusantara.

Termasuk akan memperkuat konektivitas antara Kota Nusantara, Balikpapan dan Samarinda.

Tahap kelima, yakni pada 2040-2045 pemerintah akan memperkuat branding Kota Nusantara sebagai "World Class City of All".

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa hingga 28 Juni 2023, pemerintah sudah menerima 256 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal investasi dari berbagai perusahaan baik nasional maupun asing.

"256 LoI yang dierima berasal dari berbagai sektor. Dan masih akan bertambah," kata Bambang.

Sektor yang paling banyak diminati oleh investor adalah infrastruktur, pelayanan, energi dan teknologi.

Kemudian dari 256 LoI, sekitar 50 persen diantaranya berasal dari investor luar negeri.

Ada lima negara dengan investor yang paling banyak peminatnya, yakni Jepang, Malaysia, Singapura , Malaysia, China dan Amerika Serikat.

Baca juga: Anies Baswedan Heran Selalu Ditanya soal IKN Nusantara, Kok Tidak Ditanyakan Bagaimana Pangan Murah?

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS