Nasib Airlangga Hartarto, 2 Menteri Jokowi 'Berebut' Kursi Ketua Umum Partai Golkar

Ia pun mengaku masih berstatus sebagai kader Golkar meski tidak mempunyai jabatan struktural.

Baca juga: Luhut Siap Gantikan Airlangga Hartarto, Petinggi Golkar Ini Beri Respons Santai: Kader Solid

"Saya itu kan dari 2001 sampe 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural, tapi kan saya enggak pernah pindah partai," ujar dia.

Dua menteri Jokowi, Luhut dan Bahlil adalah dua nama yang sempat diusulkan oleh sejumlah politisi senior Golkar untuk menjadi ketua umum menggantikan Airlangga lewat munaslub.

Politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Golkar pun kini mendorong agar munaslub dapat digelar pada bulan Juli 2023.

Menurut Lawrence TP Siburian, salah satu anggotanya, politisi senior Golkar sudah memberikan waktu selama satu tahun untuk Airlangga membenahi kepemimpinannya.

Baca juga: 3 Tersangka Korupsi CPO Sebut Nama Airlangga Hartarto, Bakal Senasib Seperti Johnny G Plate?

Namun, sampai saat ini, hasilnya dianggap tidak nampak.

“Kita minta itu bulan Juli ini juga munaslub. Satu tahun dari kami yang sudah kami undur tahun lalu,” ujar Lawrence.

Lawrence membantah anggapan bahwa dorongan menggelar munaslub berkaitan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Airlangga.

Ia mengeklaim, rencana menggelar munaslub muncul murni karena para senior jengah dengan Airlangga yang dianggap tidak mampu memimpin Golkar.

Baca juga: Politik Nasi Pecel Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto, Sinyal PDIP-Golkar Bersatu di Pilpres 2024

Indikatornya, kata Lawrence, status Airlangga sebagai calon presiden atau wakil presiden dari Golkar tidak jelas, begitu pula dengan arah koalisi Golkar.

"Nah ini kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai,” kata dia.

Lawrence menambahkan, dari berbagai nama kader Golkar yang sempat diusulkan untuk menggantikan Airlangga, ia menjagokan Luhut untuk memimpin 'beringin'.

Kendati isu munaslub terus bergulir, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai hal itu sulit terlaksana dalam waktu dekat.

Baca juga: Golkar Kaltim Masih Solid Dukung Airlangga Hartarto jadi Capres dan Rudy Masud Cagub

Sebab, menurut Arya, sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memilih bermain aman dengan tidak menyuarakan isu munaslub, supaya dapat berlaga di Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Dari sisi kemungkinan untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya munaslub masih berat karena daerah sekarang memilih untuk cari aman, karena mereka tidak mau juga karir politiknya (terancam)," kata Arya Arya berpandangan, pencalonan sebagai anggota legislatif dan kepala daerah menjadi alat Airlangga untuk 'mengamankan' kader-kadernya di daerah.