Ibu Kota Negara

Februari 2024, Target Progres IKN Nusantara 80 Persen dan Siap untuk Ditempati

Pada Februari 2024 mendatang, Danis berharap progres pembangunan IKN sudah mencapai total sekitar 80 persen sehingga siap untuk ditempati.

Editor: Budi Susilo
Fachmi Rachman/TribunKaltim.co
Rumah tapak jabatan menteri yang kini tengah dibangun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Pada Februari 2024 mendatang, Danis berharap progres pembangunan IKN sudah mencapai total sekitar 80 persen sehingga siap untuk ditempati. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga angkat bicara soal progres pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Tentu saja, sebagaimana perencanaan target, Agustus 2024, di IKN Nusantara akan digelar upacara hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Mengutip pada Kontan, pada Februari 2024 mendatang, Danis berharap progres pembangunan IKN sudah mencapai total sekitar 80 persen sehingga siap untuk ditempati.

“Sekitar 80 persen lebih. Insyaallah, kita upayakan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Baca juga: Daftar 6 Dugaan Maladministrasi Pertanahan di IKN Nusantara, Ombudsman Beri Waktu 30 Hari bagi OIKN

Sebelumnya, dilansir dari Kontan, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dukungan anggaran infrastruktur IKN selama 2020-2023 telah mencapai Rp 36,72 triliun.

Adapun total anggaran dukungan IKN hingga 2024 sebesar Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan.

Pada awal Juni 2023 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai dengan 2023 ini, sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai Rp 24,16 triliun dalam proses konstruksi.

Kemudian, 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun dalam proses lelang.

Sementara itu, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyampaikan, hingga saat ini telah ada 237 Letter of Intent (LoI) dari calon investor yang berminat investasi di IKN.

Baca juga: Kemenhub Bangun Terminal, PUPR Bangun Landasan Pacu Bandara VVIP IKN Nusantara

Dari jumlah tersebut, telah ada sejumlah calon investor yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan PT Bina Karya yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Otorita.

Sehingga saat ini PT Bina Karya dapat berperan sebagai master developer dan menjalankan fungsi serta tugasnya dalam hal aspek komersial dan B2B dengan investor yang berminat untuk investasi di IKN.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tengah berlangsung. PHI yang melakukan pengeboran minyak dan gas di blok-blok migas di Kalimantan siap mendukung pemenuhan energi IKN menuju target Net Zero Emission, Rabu (5/7/2023).
Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tengah berlangsung. PHI yang melakukan pengeboran minyak dan gas di blok-blok migas di Kalimantan siap mendukung pemenuhan energi IKN menuju target Net Zero Emission, Rabu (5/7/2023). (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO)

Tercatat, sudah ada sejumlah perusahaan yang telah telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero).

Di antaranya adalah:

- PT Citra Kotabaru Nusantara (Ciputra Group);

- PT Medikaloka Hermina Tbk;

- PT Pakuwon Jati Tbk (PWON);

- PT ARCS House Wisata Indonesia (Jambuluwuk);

- dan PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group).

Instalasi Air Bersih di IKN Nusantara

Hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN hingga instalasi air bersih dan sanitasi di masuk dalam gelombang ke 2 pembangunan IKN Nusantara.

Kini progres pembangunannya baru mencapai 1 persen.

Sementara, pembangunan gelombang 1 seperti bendungan Sepaku Semoi, Istana Presiden sudah mencapai 34 persen.

Baca juga: Kutai Barat Mitra IKN Nusantara, Antisipasi Datangnya Banyak Manusia Segera Revisi RTRW

Dilansir dari Kontan, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan ibu kota tersebut sudah mencapai sekitar 34 persen untuk tahap (batch) pertama.

Sementara mencapai 1 persen untuk batch kedua.

“Untuk batch 1, sudah sekitar 34 persen, dan batch 2 yang baru tanda tangan kontrak sekitar Mei atau Juni itu sekitar 1 persen,” ujar Danis kepada Kontan, Kamis (13/7/2023).

Ilustrasi. Proyek Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ada 6 dugaan maladministrasi pertanahan di IKN Nusantara yang menjadi temuan Ombudsman RI. OIKN diberi waktu 30 hari.
Ilustrasi. Proyek Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ada 6 dugaan maladministrasi pertanahan di IKN Nusantara yang menjadi temuan Ombudsman RI. OIKN diberi waktu 30 hari. (Dok Kementerian PUPR)

Adapun, infrastruktur yang telah dibangun pada batch pertama ini meliputi Istana Presiden dan kantor presiden, Bendungan Sepaku Semoi, Jalan tol 3a,3b dan 5a, dan lain-lain, kata Danis.

Lalu, infrastruktur yang bakal berdiri di batch kedua antara lain rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 47 tower, jalan tol 5b, 6a, dan 6b, instalasi air bersih dan sanitasi, serta tambahan jalan-jalan logistik.

(*)

Sumber: Kontan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved