Gelar Bimtek, Diskominfo Samarinda Sebut Pentingnya Satu Data Kemiskinan

Kebijakan tata kelola data tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan instansi Daerah.

Baca juga: Bisa Ancam IKN Nusantara, BNPB Sorot Karhutla di Kaltim, Waspada Batubara Terbakar

Sehingga dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda dapat diwujudkan.

“Tujuannya adalah agar program yang disusun Pemkot tepat sasaran. Karena selama ini ada masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, namun tidak mendapatkan. Dan ini untuk memvalidasi itu,” tutupnya.

Metode Berlapis, Agar Data Terjamin Valid

Suparmin mengatakan bahwa dalam menentukan satu data kemiskinan yang tepat diperlukan tiga tahapan dalam pengerjaannya.

Nantinya, para surveyor akan dibekali dengan aplikasi digital dan dibimbing oleh pengawas dan koordinator.

“Para surveyor akan dibekali aplikasi digital dan setiap dua surveyor akan dikoordinir oleh satu orang pengawas yang bertugas memverifikasi dan memastikan data-data itu. Kemudian setiap tiga orang pengawas akan dikoordinir oleh satu orang koordinator,” jelas Suparmin.

Bahkan, para surveyor akan diberikan surat tegas lengkap dan ID Card resmi dari Pemkot Samarinda.

“Nanti mereka akan diberikan surat tugas dan ID Card dari pemkot, itu tanda bahwa mereka benar surveyor dan valid,” jelasnya.

Metode berlapis ini, digencarkan agar data yang didapatkan terjamin validitasnya. (*)