Gelar Bimtek, Diskominfo Samarinda Sebut Pentingnya Satu Data Kemiskinan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas Survei Kemiskinan Kota Samarinda yang terpilih.

Sebanyak 205 surveyor yang terpilih akan melakukan pendataan kepada 44 ribu Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 123 ribu anggota keluarga di Kota Samarinda.

Bimtek tersebut digencarkan sebagaimana Diskominfo menyebutkan pentingnya peran satu data kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah saat menyampaikan laporannya pada Senin (14/8/2023).

“Adapun pentingnya satu data kemiskinan ini,” sebutnya.

Adapun permasalahan yang masih kerap ditemui di lapangan adalah ketidaktepatan sasaran terkait dengan pemberian bantuan.

Baca juga: Stand UMKM Samarinda Sabet 2 Kategori Juara Nasional Expo, Dikunjungi Gibran Rakabuming Raka

Sehingga tujuan dari hal tersebut yakni agar program yang disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mengentaskan angka miskin ekstrem dapat diwujudkan.

Pembukaan bimbingan teknis (bimtek) Petugas Survei Kemiskinan Kota Samarinda ini dilaksanakan di Hotel Harris Samarinda, Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dasar hukum pelaksanaan tersebut yakni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.

Diskominfo melaksanakan Survei Kemiskinan di tahun 2023 ini, sehingga hasil survei tersebut akan dikelola melalui aplikasi Social Security Number (SSN).

“Maka tahun 2023 ini Diskominfo menggencarkan survei Kemiskinan, yang dimana nanti akan dikelola dengan aplikasi SSN,” ungkap Aji.

Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin mengatakan bahwa data-data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai sumber.

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Punya Bandara VVIP dan Diapit Dua Airport Besar di Balikpapan dan Samarinda

“Ada dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun Pro Bebaya,” sebutnya pada TribunKaltim pada Senin (14/8/2023).

Nantinya para surveyor terlebih dahulu melakukan bimtek selama bulan Agustus.

Kemudian mereka akan melakukan survei pada bulan September hingga Oktober, sehingga di bulan November dapat merilis data sesuai dengan target.

Kebijakan tata kelola data tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan instansi Daerah.

Baca juga: Bisa Ancam IKN Nusantara, BNPB Sorot Karhutla di Kaltim, Waspada Batubara Terbakar

Sehingga dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda dapat diwujudkan.

“Tujuannya adalah agar program yang disusun Pemkot tepat sasaran. Karena selama ini ada masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, namun tidak mendapatkan. Dan ini untuk memvalidasi itu,” tutupnya.

Metode Berlapis, Agar Data Terjamin Valid

Suparmin mengatakan bahwa dalam menentukan satu data kemiskinan yang tepat diperlukan tiga tahapan dalam pengerjaannya.

Nantinya, para surveyor akan dibekali dengan aplikasi digital dan dibimbing oleh pengawas dan koordinator.

“Para surveyor akan dibekali aplikasi digital dan setiap dua surveyor akan dikoordinir oleh satu orang pengawas yang bertugas memverifikasi dan memastikan data-data itu. Kemudian setiap tiga orang pengawas akan dikoordinir oleh satu orang koordinator,” jelas Suparmin.

Bahkan, para surveyor akan diberikan surat tegas lengkap dan ID Card resmi dari Pemkot Samarinda.

“Nanti mereka akan diberikan surat tugas dan ID Card dari pemkot, itu tanda bahwa mereka benar surveyor dan valid,” jelasnya.

Metode berlapis ini, digencarkan agar data yang didapatkan terjamin validitasnya. (*)