IKN Nusantara Jadi Beban APBN, Rocky Gerung dan Pengamat Ekonomi Ini Tantang Rencana Jokowi

Saya pernah satu waktu tiba di bandara Banyuwangi ada seorang bapak berprofesi petani sawit membawa dua anaknya. 

Katanya saat Pak Jokowi kampanye janjinya harga sawit akan stabil dengan harga Rp 2000-2500, dengan perhitungan itu dia bisa menyekolahkan hingga kuliah kedua anaknya di Jawa Timur.

Namun pada waktu ketemu saya harga sawit cuma Rp 700, berati salah satu anaknya harus dipulangkan ke Sumatera.

Janji pemerintah membatalkan harapan satu keluarga. Ini seperti butterfly effect. Kalau alasannya permintaan gak ada maka pemerintah harus memitigasi, kasih dong beasiswa untuk anak petani ini.

Kalau kabinetnya berhasil apa harus kita puji? Ya enggak. Karena janji mereka menaikkan ekonomi. Kalau janji menaikkan dari 4 persen jadi 7 persen memang itu kewajiban pemerintah.

Tapi kalau bisa naik hingga 12 persen baru kita kasih pujian.

Mari kita kasih kritikan yang paling tajam. Kritik adalah dasar dari demokrasi yang mesti  cari solusi kabinet yang kita gaji, anggota DPR.

Masyarakat yang bayar pajak ke mereka.

Kritik Pengamat Lainnya

- Investor Minim

Baca juga: Persiapan 90 Persen, 8 Investor Segera Tancap Investasi Rp 10 T di IKN Nusantara

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, IKN merupakan ide pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Mengingat masa periodesasinya akan berakhir pada 2024, FITRA menilai pemerintah mau 'menyegel' keberlanjutan pembangunan IKN siapapun presiden hasil pemilu tahun depan.

Hanya saja, Misbah menilai, masalah utamanya memang pada pendanaan pembangunan IKN.

Menurutnya, skenario yang dibangun sebelumnya dirasa gagal total karena minat investor sangat minim.

Misbah mengatakan, investor pasti menunggu hasil pemilu dan dinamika politik pasca pemilu untuk benar-benar yakin menggelontorkan uangnya untuk IKN.