Belum Terima Dikhianati, Partai Demokrat Ungkit Surat Ajakan Jadian dari Anies Baswedan untuk AHY

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Demokrat belum bisa menerima keputusan Anies Baswedan tak menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya.

Partai Demokrat pun menyebut Anies Baswedan pengkhianat.

Terbaru, beredar di media sosial surat yang ditulis Anies Baswedan dan ditujukan kepada AHY.

Dilansir dari Tribunnews.com, keputusan Anies Baswedan yang menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bikin Partai Demokrat kecewa berat.

Pasalnya, Anies, disebut telah berkali-kali menyatakan memilih Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk jadi cawapres Anies.

Baca juga: Demokrat Sendirian, PKS Dukung Keputusan Anies Baswedan Pilih Cawapres, Koalisi Perubahan Bubar?

Namun, menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Anies ternyata melanggar semua itu.

Riefky mengungkapkan, bukan Demokrat yang berlebihan atau besar kepala, melainkan soal cawapres justru datang dari Anies sendiri.

Malah, menurutnya, Anies sudah mengirim surat resmi kepada AHY.

Surat itu meminta AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024.

"Anies bahkan sudah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu).

Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," ungkap dia.

Surat itu pun beredar di media sosial. Satu di antaranya seperti yang diunggah Cipta Panca Laksana dalam akunnya.

Baca juga: Sikap PKS setelah Kabar Anies Baswedan Gandeng Cak Imin Jadi Cawapres, Nasib Koalisi Perubahan?

Bukan maunya Demokrat AHY jadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi Anies sendiri yang meminta AHY jadi pendampingnya. Surat ditulis tangan tanggal 25 Agustus 2023. Lantas tanggal 30 berubah sendiri? Yang nga konsisten siapa?" tulis Panca.

Kembali ke penjelasan Sekjen Demokrat, dalam keterangan persnya, ia mengungkapkan kronologi singkat kesepakatan hingga "pengkhianatan" yang dilakukan Anies Baswedan.

Kronologi Pengkhianatan Anies Baswedan versi Partai Demokrat

- Anies sudah bertemu dengan para petinggi partai didampingi Tim 8. Pertama bertemu Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Salim Segaf Al-Jufri.

- Dari pertemuan itu, semua sudah sepakat untuk mendukung pilihan Anies, AHY jadi cawapres Koalisi Perubahan.

- Nyatanya, pada 30 Agustus 2023 Anies dan Paloh menerima dukungan dari PKB dan Cak Imin.

- Peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol.

- Bahkan juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.

Baca juga: Demokrat: Anies Lebih Patuh pada Surya Paloh, Sempat Minta AHY Kini Pilih Cak Imin Jadi Cawapres

Ada Piagam Kerjasama

Anggota tim delapan Koalisi Perubahan perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said buka suara soal adanya dinamika politik yang terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Terbaru, Demokrat menuding adanya pengkhianatan dan menyebut adanya kerja sama politik antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

Sudirman Said menyinggung soal poin kerja sama politik yang disepakati oleh NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan.

"Dalam butir 3 Piagam Kerjasama Tiga Partai, Calon Presiden (Capres) diberikan tugas untuk memilih pasangan (Cawapres)," kata Sudirman Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).

Tugas tersebut kata Sudirman, sudah dipahami penuh oleh Anies sebagai proses seleksi menentukan cawapres.

Untuk yang mendaftarkan capres-cawapres itu merupakan kewenangan dari pimpinan partai politik di Koalisi Perubahan.

"Akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan Capres dan Cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan Capres," ujar dia.

Terkait hal itu, Anies kata Sudirman, telah melakukan tugas dengan membahas kepada berbagai pihak.

Anies juga kata dia, telah mereview semua pilihan nama yang diusulkan.

Kendati begitu, hingga sejauh ini belum ada nama yang tepat untuk menjadi pasangan Anies Baswedan sebagai cawapres sehingga belum ada kesepakatan apapun yang terjalin di internal Koalisi Perubahan soal nama cawapres.

Baca juga: Aboe Bakar Alhabsy Sebut Sandiaga Uno Serius Ajak PKS dan Demokrat Berkoalisi

Sikap Resmi PKS

1. PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya.

2. Diakui berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.

3. Sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia.

4. PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan PKS akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut.

5. PKS berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan.

6. PKS memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. (*)