Ramai-ramai Tolak Pilkada Dipercepat karena Dianggap Berbahaya Bagi Pelaksanaan Pemilu 2024

"Urgensinya apa, alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mewaspadai beban kerja penyelenggara yang bertambah jika nantinya jadwal Pilkada 2024 dimajukan.

Hal ini lantaran banyak tahapan yang bakal beririsan dengan antara Pilkada itu sendiri dengan tahapan pileg dan pilpres,

"Ya secara praktis (beban kerja) bertambah. Dalam arti irisan tahapan yang beririsan di waktu yang sama lebih banyak," kata Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin.

Untuk mengantisipasi hal itu, pria yang akrab disapa Afif ini mengaku pihaknya sudah melakukan persiapan dan penyesuaian. Sehingga jika nantinya benar jadwal pilkada berubah, pihaknya selaku penyelenggara pemilu tidak kewalahan.

"Yang pasti KPU akan taat terhadap regulasi, termasuk jika ada regulasi yang muncul

belakangan, tentu kita siapkan jajaran semua untuk menyesuaikan situasi atas kemungkinan- kemungkinan peraturan yang muncul," ujarnya.

"Tapi ya sampai detik ini kita masih mengikuti aturan yang sudah kita pedomani, tahapan-
tahapan yang awal. Kalau ada Perppu, misalnya, ya itu kita pedomani," tambah Afif.

Pengamat sekaligus pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi
Anggraini punya pandangan serupa. Ia mengatakan beban kerjanya penyelenggara pemilu
akan bertambah jika jadwal Pilkada 2024 dimajukan.

"Irisan tahapan menimbulkan beban kerja yang berat bagi penyelenggara pemilu. Di situ saja
antara pemilu 14 Februari dengan pilkada November itu kan irisannya sudah terjadi di tahapan
krusial," ujar Titi.

Titi menjelaskan, tahapan pilkada ini nantinya bakal beririsan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Padahal di satu sisi, tahapan pilkada ini juga dinilai sama krusialnya.

"Selesai pemungutan penghitungan suara,sudah dimulai tahapan pilkada. Ketika PHPU berlangsung, itu masuk tahapan-tahapan untuk pilkada yang krusial semisal rekrutmen, kemudian persiapan DPT (daftar pemilih tetap)," kata Titi.

Di lain hal, Titi menilai ada aspek positif jika pilkada dimajukan ke September. Seperti hal yang
berkaitan dengan akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah.

"Memang ada aspek positifnya, kita bisa menghindari penjabat yang akan mengisi kepala daerah hasil pilkada 2020," tuturnya.

Baca juga: Tanggapi Hasil Survei Anies Baswedan, Jusuf Kalla Ungkit Hasil di Pilkada DKI Jakarta 2017

"Karena kan pilkada 2020 AMJ nya pada 31 Desember 2024. Kan dikhawatirkan kalau pilkada November, ada sengketa, ada daerah-daerah yang AMJ-nnya Desember 2024 diisi oleh penjabat.