Respon Prabowo, Tak Kaget Anies Gandeng Cak Imin di Pilpres 2024, Airlangga Hartarto Ikut Menimpali

Dalam keterangannya, ia menyatakan benar adanya wacana memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atas usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh secara sepihak.

Teuku Riefky menegaskan hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan.

"Ini Pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol.

Bahkan ini pun pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," bunyi surat pada paragraf terakhir Teuku Riefky.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi."

Elite Demokrat mengeluhkan pengaruh Surya Paloh terhadap Anies yang dinilainya terlalu kuat.

Pasalnya, Demokrat meyakini koalisi mestinya dibangun atas kesetaraan antara masing-masing pihak.

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi," ujar Riefky.

Sikap Resmi PKS

1. PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya.

2. Diakui berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.

3. Sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia.

4. PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan PKS akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut.

5. PKS berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan.

6. PKS memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. (*)