Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Bupati Kukar Saksikan MoU Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah di Kembang Janggut

Bupati saat  menyaksikan penandatanganan MoU pengawasan pemungutan pajak daerah antara Camat dan Kepala Desa di Kembang Janggut

Penulis: Iklan Tribun Kaltim | Editor: Samir Paturusi
HO Prokom
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah minta seluruh Kepala Desa (Kades) lebih aktif menjalankan pengawasan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan 

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah minta seluruh Kepala Desa (Kades) lebih aktif menjalankan pengawasan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan.

Hal tersebut diungkapkan Edi Damansyah saat menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman pengawasan pemungutan pajak daerah antara Camat dan Kepala Desa di Kembang Janggut, pekan tadi di lapangan sepak bola Kembang Janggut beberapa hari lalu.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan Camat, Kades/Lurah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik khususnya pro aktif melakukan pengawasan PBB perdesaan dan perkotaan mulai dari penyerahan SPPT,  pengawasan pemungutan pajak, pendataan objek pajak baru sampai pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dengan aktif dan baik.

"Ini Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dengan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien,  transparan dan akuntabel, Camat," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Koperasi Perkebunan BTSS Muara Kaman, Bupati Kukar Minta Terus Kembangkan Usaha

Baca juga: Sukseskan Agenda Demokrasi 2024, Dari Kutai Kartanegara untuk Nusantara

Lebih lanjut Edi Damansyah mengatakan  Pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam merencanakan besaran belanja jika sebagian besar anggaran didanai oleh anggaran pendapatan asli daerah, khususnya pada pendapatan sektor pajak, tentu apabila ada Kades yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut maka jangan berharap kedepan dana bagi hasil untuk desanya tidak dapat terealisasi.

"Pengelolaan PBB ini merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan daerah, tentu semua PAD dari sektor pajak akan direalisasikan ke daerah untuk peningkatan dan pengembangan pembangunan di desa," katanya.

Edi berharap Camat, Kepala Desa atau Lurah serta seluruh aparatur pemerintah bisa menjadi panutan di masyarakat terkait pembayaran PBB - P2. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved