DPRD Kukar Realisasikan Semenisasi Jalan di Muara Muntai, Anggarkan Rp 200 Juta

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Infrastruktur jalan yang memadai menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara atau DPRD Kukar, Sopan Sopian.

Secara bertahap, dirinya menyalurkan aspirasinya untuk peningkatan infrastruktur jalan.

Salah satunya di RT 05 dan RT 03, Desa Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

Pada 2022 lalu, Sopan mengganggarkan sebesar Rp 200 juta untuk peningkatan jalan berupa semenisasi di Desa Muara Muntai Ulu dengan panjang 200 meter, dan lebar 4 meter.

Baca juga: DPRD Kukar Dukung Peluncuran Kampung Bersih dari Narkoba di Panji Kutai Kartanegara

Aspirasi tersebut merupakan permintaan warga desa, dan beberapa kali diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa.

Usulan ini merupakan hal yang penting sehingga direalisasikan.

"Peningkatan infrastruktur jalan semenisasi merupakan usulan warga di Musrembang," kata Sopan Sopian yang juga merupakan wakil rakyat daerah pemilihan dapil VI, Senin (4/9/2023).

Menurut politisi Gerindra itu, bertahun-tahun masyarakat setempat menggunakan jembatan berbahan kayu ulin sebagai akses lalu lintas.

Baca juga: DPRD Kukar Jamin Alokasi Dana untuk Pengentasan Stunting 2023

Selama ini, akses tersebut tidak dapat dilintasi kendaraan roda empat, dan hanya bisa dilewati oleh motor saja.

Selain itu, jembatan kerap rusak dan kayu ulin juga sulit didapat serta harganya mahal. Sehingga, warga sepakat untuk mengganti dengan kontruksi baru.

Ini memang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat yang pertama adalah material ulin saat ini sudah susah didapatkan.

"Mau tidak mau harus ada kontruksi baru untuk menggantikan ulin, contohnya semenisasi," ujar Sopan.

Dia menyebutkan, masih banyak infrastruktur yang perlu ditingkatkan kembali.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Minta Warga Antisipasi Karhutla

Sebab, bantuan melalui aspirasi anggarannya terbatas dan tidak bisa dalam jumlah besar.

Oleh sebab itu, perlu sentuhan langsung bantuan anggaran dari APBD Pemkab Kukar sehingga usulan-usulan masyarakat bisa segera dituntaskan.

Pemerintah perlu mendengar apa yang menjadi suara masyarakat Muara Muntai.

"Terutama jembatan ulin menjadi kebisingan dari lingkungan tersebut," pungkasnya.

(*)