Sidak Pembangunan Kantor Kelurahan Satimpo, DPRD Bontang Temukan 2 Masalah

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan terlihat serius mengamati proyek pembangunan Kantor Kelurahan Satimpo, di Jalan HM Ardans, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Rabu (13/9/2023).

Matanya terpaku kepada dua pekerja yang tidak mengenakan safety saat memasang kayu penyanggah di lantai dua.

Mereka seakan tidak peduli dengan resiko kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi.

Tidak hanya dua pekerja itu, melihat dari 20 pekerja yang ada rerata tidak menggunakan helm dan sepatu.

Baca juga: DPRD Bontang Ingin Ada Relokasi Buaya Guntung demi Keselamatan

"Ini tidak boleh. Safety mestinya yang utama. Karena nyawa tidak ada dijual," kata Irfan kepada pengawas proyek.

Ia mengungkapkan, proyek senilai Rp 4,7 miliar yang dikerjakan CV Nuraini ini bisa saja diberhentikan.

Jika pihak kontraktor tidak mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.

"Saya minta safety nya ini diperhatikan. Kami bisa saja stop pekerjaan ini," ungkapnya.

Baca juga: 2 Raperda Inisiatif Pemkot Soal Pajak dan Retrebusi Disetujui DPRD Bontang

Irfan tidak datang sendiri dalam kunjungan pengawasan lapangan ini, ia didampingi Raking, yang juga bagian dari Komisi I DPRD Bontang. 

Menambahkan pernyataan Irfan. Raking mengungkapkan temuannya terkait jaminan BPJS yang juga belum dipenuhi kontraktor. Padahal proyek ini sudah berjalan 4 bulan.

"Bagaimana soal BPJS-nya? Kami mendengar para pekerja ini tidak dijaminkan," ujarnya.

Menanggapi itu, La Ode Winardy Penanggung Jawab proyek dari CV Nuraini mengakui bahwa para pekerja belum dilindungi, dengan BPJS.

Baca juga: DPRD Bontang Usulkan Dana Taktis Rp1 Miliar untuk Akomodasi Atlet saat Akan Ikuti Kejuaraan

Namun ia memastikan, pihak perusahaannya saat ini telah mengurus proses administrasi BPJS tersebut.

"Untuk BPJS sudah kita urus. Kami minta waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya," bebernya.

Terkait safety, La Ode menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan namun dari para pekerja merasa tidak terbiasa mengenakan alat pelindung diri itu saat beraktivitas.

Mesti demikian, ia memastikan akan kembali memperketat aturan kerja di dalam proyek, sesuai aturan standar operasional yang ditetapkan.

Target Penyelesaian

Pembangunan Kantor Kelurahan Satimpo di Jalan HM Ardans, Bontang Selatan, belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Dari pantauan TribunKaltim.co di lokasi, proyek senilai Rp 4,7 miliar ini akan dibangun dua lantai. Namun sampai hari ini memasuki bulan ke 4 pengerjaannya, bangunan itu masih bentuk kontruksi setengah jadi.

Material batu bata baru terpasang utuh di lantai satu. Sementara untuk lantai dua, masih bentuk rangka yang ditopang kayu gelam.

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Raking yang datang melakukan pengawasan, menyebut proyek tersebut ditargetkan rampung selama 210 hari kerja atau di bulan November.

Baca juga: DPRD Bontang Soroti Penyimpanan Obat Kedaluwarsa, Berpotensi jadi Pencemaran Lingkungan

Namun dari laporan evaluasi kerja CV Nuraini -pemenang tender-. Proyek tersebut baru mencapai progres pengerjaan 48 persen dari, target 50 persen yang dipatok pemerintah.

"Artinya minus 2 persen," kata Raking.

Menanggapi itu, La Ode Winardy Penanggung Jawab proyek CV Nuraini mengatakan tetap optimis proyek ini rampung di November.

Mesti demikian, ia mengaku sempat ada keterlambatan kerja selama dua bulan. Lantaran adanya perubahan lokasi yang di awal berada di pinggir Jalan HM Ardans, bergeser masuk ke arah Perumahan HOP I.

"Jadi sempat ada perubahan gambar juga. Itu kemudian juga kita konsultasikan kembali dengan pihak dinas PU, karena ada penyesuaian," ungkapnya.

Selain progres pengerjaan, legislator dari partai Berkarya ini juga menyoroti soal safety dan BPJS ketenagakerjaan.

Ia melihat para pekerja tidak mengenakan helm dan sepatu saat bekerja. Padahal safety merupakan syarat mutlak dalam proyek kontruksi pemerintah.

Selain itu dirinya juga mendapat laporan bahwa para pekerja yang dijamin BPJS ketenagakerjaan.

"Ini harus diselesaikan. Karena kami bisa saja memberhentikan proyek ini," ungkap Raking.

La Ode menjawab akan menindaklanjuti sorotan anggota dewan ini termasuk juga soal sefety.

"Kami sudah usulkan ke pimpinan perusahaan. Kami minta waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam kunjungan lapangan ini Raking hadir bersama Muhammad Irfan sekalu anggota Komisi I DPRD Bontang.

(*)