Berita Nasional Terkini
Jika Kaesang Gabung PSI, Beranikah PDIP Pecat Jokowi dan Gibran sebagai Kader seperti Murad Ismail?
Jika Kaesang Pangarep gabung PSI, beranikah PDIP pecat Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby sebagai kader, seperti terhadap Murad Ismail?
TRIBUNKALTIM.CO - Jika Kaesang Pangarep gabung PSI, beranikah PDIP pecat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby sebagai kader, seperti terhadap Murad Ismail?
Kaesang Pangarep tengah menjadi sorotan, imbas video reels di Instagram PSI.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu disebut-sebut sudah resmi bergabung dengan PSI.
Pasalnya sosok yang muncul di Instagram PSI tersebut disebut-sebut mirip dengan Kaesang Pangarep.
Kabar Kaesang Pangarep bergabung ke PSI menyisakan pertanyaan besar kepada PDIP.
Baca juga: Akhirnya Kaesang Pangarep Gabung PSI, Bukti Keluarga Jokowi Tak Nyaman dengan PDIP?
Baca juga: Kaesang Dikabarkan Gabung PSI usai Heboh Sosok Mawar, PDIP Sebut Tak Bisa Larang, Ini Alasannya
Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara Soal Kabar Kaesang Resmi Masuk PSI, Beber Anaknya Sudah Minta Restu
Beranikah mereka memberi sanksi kepada keluarga Presiden Jokowi sebagaimana sikap tegas PDIP yang memecat Gubernur Maluku dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku?
Sekadar mengingatkan, PDIP mengambil sikap tegas saat mendepak Gubernur Maluku Murad Ismail karena ada anggota keluarganya yang berbeda partai.
Pengamat politik Herry Mendrofa mengatakan mungkin saja PDIP akan bersikap tegas sebagaimana yang mereka lakukan di Maluku.
"Ini kan menyangkut persoalan AD ART PDIP maka fatsunnya sudah demikian. Dan konsekuensi logis juga jika ini dilanggar oleh Jokowi, mungkin saja PDIP akan memberikan sanksi tegas misalnya pencabutan status kader," ujar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (22/9/2023).
Hanya saja, ia menilai, hingga saat ini status Kaesang di PSI ini kan spekulatif.
"Namun bila memang akhirnya jadi, maka sudah memenuhi unsur pelanggaran internal dan saya kira akan diberikan sanksi," kata Herry.

Namun, di sisi lain, ia mengungkapkan opsi lain yang bakal terjadi atau diambil PDIP terkait hal ini.
"Di sini kita perlu ingat juga, ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni soal Pilpres. Sangat mungkin juga PDIP tak mengambil sikap frontal, karena mereka juga masih membutuhkan Jokowi dalam konteks efek elektoral," ujarnya.
"Dugaan saya akan ada win-win di kedua belah pihak, tak segampang itulah. Situasinya juga tidak bisa disamakan 100 persen dengan kasus Murad Ismail," pungkasnya.
Sementara Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, dalam kasus Kaesang, publik akan menanti bagaimana ketegasan sikap dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.