Pro Kontra Statement Mendagri soal Harga Beras Mahal, Masyarakat Diminta Konsumsi Ubi atau Singkong

TRIBUNKALTIM.CO - Pro dan kontra statement mendagri soal harga beras mahal, masyarakat diminta`beralih konsumsi ubi atau singkong.

Harga beras di pasaran dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan.

Seperti diketahui bahwa beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang.

Merespons harga beras yang dijual dengan mahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat tidak bergantung pada nasi.

Baca juga: Blak-blakan Edi Darmawan Beber Tonton Video Bareng Tito Karnavian, Jessica Masukan Sianida ke Gelas?

Baca juga: Ganjar Pranowo mengikuti Rapat TPID Terpusat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor Belum Ditentukan Mendagri Tito Karnavian

Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat dengan mengonsumsi banyak bahan pangan lainnya.

Ia menyebut masyarakat bisa beralih ke ubi, singkong, papeda, hingga jagung.

"Ada ubi jalar, ada sorgum, ada sukun, banyak sekali yang bisa menjadi bahan pokok," kata Tito, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (5/10/2023).

Sebagai informasi bahwa Indonesia merupakan negara agraris.

Namun, anehnya, pemerintah lebih memilih untuk membeli dari luar negeri atau impor beras.

Sementara pasokan beras dari para petani di Indonesia disebut tak mampu mencukupi kebutuhan rakyat.

Baca juga: Akmal Malik Anak Buah Mendagri Tito Karnavian, Diusulkan jadi Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor

Pro dan Kontra Statement Mendagri Tito Karnavian

Rupanya ucapan Mendagri Tito Karnavian menuai pro dan kontra.

Ucapan Mendagri Tito Karnavian disambut positif oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia.

Tak terkecuali, PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun menyambut solusi dari Mendagri Tito Karnavian tersebut.

"Kita sangat mendukung, apapun bisa kita lakukan, karena tidak hanya memakan beras, bisa jagung, ubi," ujar Suganda saat ditemui bangkapos.com di area Rumah Dinas Guebrnur Babel, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat di Bangka Belitung untuk menanam bahan pokok non beras tersebut.

"Silahkan masyarakat juga, itu kan bisa ditanam, di masa kemarau pun bisa ditanam," katanya.

Sekjen Ombudsman RI ini juga menyingung soal kondisi ekspor beras dan mendorong mencari pangan alternatif yang dikonsumsi masyarakat.

"Sebagaimana arahan pemerintah kita tidak begitu konsumtif ya, karena 9 dari negara ekspor beras itu tidak ekspor beras, ada yang mengurangi dan ada yang tidak lagi. Kondisi ini harus disiasati, kita menghemat dan cari alternatif pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.

Rupanya saran dan solusi dari pemerintah, agar rakyat makan ubi, singkong, sorgum atau makanan pokok non beras lainnya mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

Salah satunya disampaikan oleh Fitri (27), warga Kota Pangkalpinang.

Ia mengaku ogah mendengar saran yang disampaikan pemerintah.

Sebagai ibu rumah tanggai, harga beras yang mahal ini cukup membuatnya kesal.

Pasalnya beras merupakan bahan pokok yang dikonsumsi setiap hari.

Fitri berharap pemerintah pusat bahkan di daerah punya solusi yang lebih bijak dalam mengendalikan kenaikan harga beras, yang mana Indonesia merupakan Negara Agraris.

"Di mana harga diri kita sebagai negara agraris sedangkan salah satu giat petani kita adalah menciptakan pangan yang baik untuk masyarakat dengan padi atau beras," ujar Fitri kepada bangkapos.com, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Tito Karnavian Bongkar 4 Sumber Senjata KKB Papua, dari Industri Filipina dan Ambon

Menurutnya, permasalahan soal harga beras naik tak hanya mengimbas masyatakat tapi juga petani.

"Pernyataan seperti itu bukan solusi lalu beras mahal bukan hanya merugikan masyarakat tapi disana ada para petani yang juga berjuang untuk hidup dengan padi atau beras, harusnya ad solusi yang tidak mengabaikan nasib mereka," katanya.

Selain itu, Rima (30), Warga Pangkalpinang ini juga tak setuju dengan saran yang disampai oleh pemerintah tersebut.

"Saya sih enggan kalau makan sorgum atau ubi sebagai ganti nasi, karena tidak terbiasa, gak nafsu," katanya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dini (27), yang enggan juga mengganti nasi menjadi bahan pokok non beras.

"Saya rasa banyak orang yang tidak terbiasa dengan makanan seperti itu kalau dijadikan bapok. Nasi padang tetap cocok pakai nasi, gak enak lah kalau pakai ubi," keluhnya.

Penolakan nada negatif juga disampaikan oleh Yati, warga Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang.

Sebaliknya Yati malah menyarankan agar para pejabat mulai dari daerah hingga pusat jangan lagi memakan beras.

"Enak aja ngomong, suruh rakyat makan ubi. Coba kalau ribuan pejabat di Indonesia ini dari daerah sampai pusat tidak lagi makan beras lumayan bisa mengurangi jatah rakyat. Kenapa tidak pejabat itu saja yang makan ubi, singkong atau apalah namanya," ujar Yati.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Baiknya Pejabat Saja yang Makan Ubi atau Singkong, Jangan Makan Beras, Lumayan Ngurangi Jatah Rakyat.