Kehilangan Dana Bagi Hasil Rp 1,6 Triliun, Kukar Kecewa tak Dilibatkan dalam IKN Nusantara

Sehingga, pihaknya tidak dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk megaproyek tersebut.

"Kami sangat siap mendukung.

Tapi kami tidak pernah dilibatkan, baik oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Kaltim untuk sama-sama membahas pembangunan ini," ungkapnya.

Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Ini dibuktikan dengan ketersediaan Kukar untuk diperiksa BPK RI selama 40 hari kerja.

Pada prinsipnya, kata Sunggono, Pemkab Kukar akan mendukung kegiatan BPK RI terkait dengan fungsi dan pengawasan.

Pihaknya juga akan menyiapkan data serta alat pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

"Saya sudah menginstruksikan agar instansi yang menjadi lokus pemeriksaan dapat mendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan BPK RI," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan BPK RI, Lucy Sumardi menjelaskan, akan ada sejumlah instansi yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Baca juga: Eks PM Inggris Sebut IKN Nusantara Jadi Simbol Perubahan Dunia, Tony Blair Yakin IKN Terwujud

Instansi tersebut meliputi BPKAD, Bapenda, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, BKSDM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. 

"Kami membawa tim yang beranggotakan 21 orang, terbagi dalam empat kelompok.

Ada yang bertugas selama 10 hari, 15 hari, 30 hari, dan 40 hari. Semua sesuai kebutuhan," katanya.

Realisasi 51,6 Persen

Sementara Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN Thomas Umbu Pati TB mengungkapkan,  progres terkini pembangunan infrastruktur secara menyeluruh yang terbangun telah mencapai 51,6 persen.

Pembangunan IKN diharapkan dapat segera selesai mengingat tahun 2024 penduduk mulai pindah pada tahap pertama ke ibu kota baru Indonesia ini.