Libatkan Lintas OPD, Pemkot Balikpapan Gelar Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitan dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan menggelar konsultasi publik di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Senin (6/11/2023).

Konsultasi publik ini menjadi langkah penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan tahun 2025-2045.

Dalam kegiatan ini, Pemkot Balikpapan tak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Melainkan juga lintas OPD seperti masyarakat, perwakilan veteran, para akademisi, hingga disabilitas.

Baca juga: Soal Proyek Pemasangan Jargas Rumah Tangga Lanjutan, Pemkot Balikpapan Tunggu Kebijakan Pusat

Baca juga: 16.362 SR Jargas Rumah Tangga Sudah Terpasang, Pemkot Balikpapan Harap Ada Lanjutan Pemasangan

Baca juga: Pemkot Balikpapan Atur Penyesuaian Regulasi IMTN di PTSL

Bukan tanpa alasan kegiatan ini melibatkan banyak pihak.

Pasalnya, dalam penyusunan RPJPD bisa menjawab identifikasi isu di Kota Balikpapan, isu regional atau Provinsi Kaltim, isu nasional hingga isu internasional.

Sehingga, keterlibatan lintas OPD untuk menjaring isu strategis dan permasalahan yang ada untuk Balikpapan 2025-2045.

"Kami mengundang di luar OPD karena masyarakat paling tau masalah sebenarnya (di Kota Balikpapan) dan OPD belum tentu sedetail apa yang disampaikan oleh masyarakat," jelas Kepala Bapedda Litbang Balikpapan Murni.

Selanjutnya, isu strategis dari lintas OPD akan menjadi bahan yang dirumuskan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Isu ini akan digunakan sebagai dasar penysunan arah kebijakan dan sasaran pokok untuk RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045.

Baca juga: Ibu Kota Nusantara, ALKI II, dan Aksi Nyata Pemkot Balikpapan

Diakui Murni, pihaknya terus menggali isu-isu strategis dari lintas OPD yang harus diselesaikan dalam waktu empat bulan ke depan.

"Karena Maret itu sudah keluar Perda (terkait RPJPD), makanya hanya punya waktu empat bulan untuk menyelesaikan rancangan awal ini dan ini akan menjadi bahan untuk pilkada," terangnya.

Dokumen yang dikumpulkan, lanjutnya, akan menjadi panduan untuk calon-calon pimpinan daerah.

"Nantinya bahan ini sebagai guide (pemandu) dan kelanjutan mulai dari RPJPD sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," pungkasnya. (*)