Hasil Survei Charta Politika Sebut Gibran Jadi Beban Prabowo, PAN Bandingkan dengan Survei Internal

TRIBUNKALTIM.CO - Elite Partai Amanat Nasional (PAN) merespon hasil survei yang dirilis Charta Politika.

Dalam rilisnya, Charta Politika menyebut elektabilitas Prabowo Subianto melorot usai menggandeng Gibran Rakabuming sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Diketahui, PAN merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, survei internal PAN justru mendapati temuan berbalik dengan apa yang diekspos oleh lembaga survei Charta Politika.

Baca juga: Nasib Pilot Susi Air, 9 Bulan Disandera KKB, Kapolda Berharap Egianus Membebaskan Sebagai Kado Natal

Baca juga: Survei Elektabilitas Partai Politik Terbaru Menuju Pemilu 2024, Kaesang Harus Bawa PSI Kerja Keras

Survei internal PAN menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat sejak menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Sementara, Charta Politika mengeluarkan hasil survei yang menampilkan elektabilitas Prabowo menurun.

"Ya namanya Charta Politika, silakan saja membuat hasil survei seperti itu.

Tetapi hasil survei internal justru berbeda dengan hasil survei Charta Politika.

Setelah berpasangan dengan Gibran, elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/11/2023).

Viva lantas mempertanyakan kenapa hasil survei di setiap lembaga survei bisa berbeda-beda.

Dia curiga ada faktor non ilmiah yang membuat hasil survei mengenai elektabilitas capres menjadi berbeda.

Baca juga: 4 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Capres Pilpres 2024, Terjawab Pemenang di Jatim, Jabar, Jakarta

Baca juga: 5 Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Terbaru, Ada Hasil yang Mengejutkan dari 3 Pasangan Calon

"Mengapa hasil lembaga survei berbeda-beda? Jika sebatas perbedaan karena persoalan margin of error, masih bisa dimaklumi.

Tetapi jika karena faktor non ilmiah, ya itu tergantung kepada kredibilitas lembaga surveinya," tuturnya.

Untuk itu, kata Viva, masyarakat akan dapat menilai apakah suatu lembaga survei itu memiliki integritas, obyektif, dan ilmiah, atau justru dimanfaatkan oleh kubu politik tertentu.

"Apa hanya menjadi tukang legitimasi politik karena menjadi konsultan politik dari kandidat tertentu," imbuh Viva.