Pemkab PPU Dua Kali Gelar Tes Urine, Tercatat 15 ASN dan THL Mangkir 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Upaya mendeteksi penggunaan narkotika di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus dilakukan.

Tercatat, Pemkab PPU telah dua kali melakukan tes urine.

Kegiatan tes urine ini menyasar 314 pegawai di Pemkab PPU, baik ASN maupun tenaga harian lepas THL.

Namun, dari total keseluruhan pegawai, masih saja ada pegawai yang mangkir.

Baca juga: Pj Bupati PPU Libatkan UGM dan Unmul serta Kemendagri untuk Assessment Pegawai Desember 2023 Ini

Baca juga: Pj Bupati PPU Bakal Lakukan Assessment Pegawai pada Akhir Tahun Ini

Baca juga: Kebutuhan Solar untuk Nelayan di PPU Kurang, Dinas Perikanan Ajukan Tambahan Kuota ke Dirjen Migas

Diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sekaligus Sekretaris BNK PPU Nurbayah,   ada sebanyak 15 pegawai ASN dan THL yang mangkir untuk tes urine.

Padahal, mereka sudah diinformasikan dan ditunggu hingga jam kantor selesai.

"Sebenarnya ada 18 orang yang belum tes. Tapi tiga orang ini ada yang dinas luar, cuti, ada juga yang sakit. 15 orang ini tanpa keterangan," ungkapnya pada Selasa (7/11/2023).

Nama ke-15 orang yang mangkir tes urine tersebut juga telah diserahkan ke penjabat (Pj) bupati PPU.

Untuk tes selanjutnya, dikatakannya, masih menunggu instruksi Pj bupati.

Baca juga: Duga Mayat yang Ditemukan di Girimukti PPU Jadi Korban Tabrak Lari, Sejumlah Bukti Ditemukan Polisi

Sebelumnya dari pelaksanaan tes urine di lingkungan Pemkab PPU, tercatat ada lima orang pegawai yang terindikasi positif menggunakan narkotika.

Mereka merupakan pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, terdiri dari empat orang THL dan satu orang ASN.

"Sejauh ini lima orang yang positif, baru itu," sambungnya.

Pemerintah Kabupaten PPU masif melaksanakan tes urine agar mencegah penggunaan narkotika di kalangan pegawai.

Baca juga: Daftar Caleg Tetap DPRD Penajam Paser Utara Pemilu 2024 Lengkap Nama, Profil dan Nomor Urut DCT PPU

Upaya ini akan dilaksanakan secara kontinu, hingga menyasar seluruh ASN dan THL yang ada di PPU.

"Akan dilakukan lagi secara kontinu," ujarnya.

Pemkab PPU setidaknya menganggarkan lebih dari Rp 200 juta untuk tes urine. 

Hal ini lantaran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU belum memiliki anggaran sendiri, sehingga menggunakan anggaran sosial milik Bagian Kesra.

"Daerah yang tanggung itu untuk beli alat tesnya," tutupnya. (*)