Pilpres 2024

Fraksi PDIP Tanya Sikap Panglima TNI Bila Presiden Beri Perintah yang Melanggar Hukum

Fraksi PDIP tanyakan sikap Panglima TNI bila Presiden beri perintah yang melanggar hukum, begini jawaban Laksamana Yudo Margono.

Editor: Doan Pardede
Tribunnews.com/Fersianus Waku
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/20 

Lantas, Utut mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR.

"Mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," ucap Utut.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," tandasnya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Panglima TNI Yudo Margono: Tidak Mungkin Presiden Memberi Perintah Melanggar Hukum.

Panglima TNI Kerahkan 446.516 Personel untuk Seluruh Wilayah RI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, sebanyak 446.516 personel akan dikerahkan untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Profil Hakim MK yang Melanggar Kode Etik, Hasil Putusan MKMK Soal Gugatan Batas Usia Capres/Cawapres

Hal ini disampaikan Yudo Margono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membahas tentang kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024.

"Dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, di mana total semua personel tersebut akan dibagi di semua tahapan pemilu yang sudah disusun dan direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum," kata Yudo dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Yudo mengatakan, TNI membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menyangkut Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kemudian, TNI juga berkomitmen membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

"Jadi sejumlah ini nantinya akan tersebar baik di Ibu Kota maupun di seluruh wilayah Indonesia yang mana di sana ada satuan-satuan TNI, baik Kodam, Korem, Kodim, kemudian Koarmada, maupun Koopsud, dan juga di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara," ujar Panglima TNI, seperti dilansir Kompas.com.

Selain personel, Yudo mengatakan, TNI juga akan menyiapkan serta menyiagakan alutsista yang dimiliki semua matra TNI.

Adapun alutsista disiapkan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan masing-masing yang akan dituangkan dalam rencana operasi pengamanan pemilu.

"Jadi alutsista yang ada selain untuk pengamanan, nanti juga kita siapkan juga untuk mendukung logistik pemilu. Karena pasti untuk mendistribusi untuk ke pulau-pulau terluar ini secara rutin setiap pemilu kita biasanya dilibatkan," kata Yudo Margono.

Sebagai informasi, pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Pemilu kali ini berjalan serentak untuk Pileg dan Pilpres.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved