Jateng Terima Penghargaan Insentif Fiskal Atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut, tidak hanya mengandalkan anggaran negara.

Pemerintah Provinsi Jateng juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat dan masyarakat.

"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," tuturnya.

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menekankan, pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan.

Baca juga: Gibran Jadikan Jateng Medan Pertempuran Pilpres 2024, Cek Survei Siapa Capres Terkuat di Jawa Tengah

Serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun.

"Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga," ujar Ma'ruf.

Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem.

"Serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” kata Ma’ruf.

Selain itu, juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama.

Wapres menilai, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mulai nampak.

Baca juga: Pj Gubernur Jawa Tengah Ajak Mahasiswa Berperan Aktif Kawal Pemilu Damai

Berdasarkan data BPS, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem menyisakan 1,12 persen. Pada 2018, angkanya masih sebesar 3,6 persen.

Pekerjaan rumah adalah menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai.

Semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerjasama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

"Kerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem," tandasnya.

(*)