Pemkab Kukar Gelontorkan Rp358 Miliar untuk Entaskan Stunting Tahun 2024

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tak main-main menangani stunting.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin di Kukar, Provinsi Kalimantan Timur. 

Wabup Kukar, Rendi Solihin mengatakan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp358 miliar pada tahun 2024.

Dana tersebut digelontorkan khusus untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting.

Baca juga: Gerakan Cukup Dua Telur Upayakan Minimalisir Kasus Stunting di Berau

"Ini sejarah. Sehingga, tidak ada alasan lagi bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bisa menurunkan angka stunting dengan maskimal di tahun depan," ujar Rendi Solihin, Kamis (9/11/2023).

Ia mengklaim, penanganan stunting atau masalah kekurangan gizi terhadap anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara sebenarnya telah berjalan maksimal.

Berdasarkan catatan pemerintah daerah, kasus stunting pada tahun 2022 turun 14 persen.

Tahun ini, angkanya diharapkan turun lagi 1,09 persen. Pemkab menargetkan, Kukar bebas stunting pada 2024 mendatang.

Berkat Kolaborasi dan Gotong-royong

Wabup Rendi Solihin menyebutkan, Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mengatasi stunting berkat kerja keras lintas sektor.

Mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pertanian Kukar.

“Melalui kolaborasi dan gotong royong seluruh pihak, hasilnya penanganan stunting positif. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka stunting di Kukar,” imbuhnya.

Baca juga: Tribun Kaltim Salurkan Bantuan Telur Program Semesta Cegah Stunting di Graha Indah Balikpapan

Sementara itu, dalam upaya mengatasi masalah gagal tumbuh terhadap balita akibat dari stunting ini, Pemkab Kukar telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 477 tim.

Tim ini disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyosialisasikan dan mendampingi masyarakat yang berisiko mengalami stunting.

Setiap tim beranggotakan tiga orang,bsehingga total keseluruhannya sebanyak 1.431 orang. Setiap anggota terdiri dari bidan, kader pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader keluarga berencana (KB).