Sakit Menahun Demokrasi Indonesia

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

BELAKANGAN, banyak orang yang tiba-tiba merasa kecewa. Mereka berteriak tentang demokrasi yang sakit, atau menyuarakan tentang konstitusi yang dikorbankan oleh kekuasaaan.

Sejumlah kawan juga tampak berubah drastis mengambil posisi keberpihakan mereka. Lugas saja, kita melihat banyak di antara kolega kita yang dulunya mengelu-elukan Joko Widodo, tiba-tiba menjadi orang yang sangat kecewa dengan Presiden Republik Indonesia dua periode tersebut.

Mereka yang dulunya menjadi pengikut bahkan pembela setia Joko Widodo, tiba-tiba berubah sebaliknya. Ketika dulu mereka tampil di depan ketika Jokowi disalahkan, kini justru mereka yang menyalahkan bahkan sudah dalam tataran menghujat sikap dari mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur DKI tersebut.

Jokowi yang dulu harus selalu tampak suci di mata mereka, tak mengizinkan sesiapapun mengkritikinya, kini mereka sendiri yang berada di garis depan memperolok Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Badai Serangan Politik PDIP di Panggung Pilpres 2024

Mereka yang dulu selalu menarasikan bahwa presiden dengan wajah ndeso tersebut adalah ‘simbol serba benar’ kini berubah menjadi orang-orang yang merasa paling dikhianati oleh Joko Widodo. Dan semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang discount khusus batas usia calon presiden-wakil presiden.

Sama dengan perasaan cinta, sakit hati atau rasa kecewa memang tak butuh banyak waktu untuk belajar.

Lantaran tak menguntungkan alias menghambat langgengnya sebuah kekuasaan, maka cinta mati juga bisa berubah drastis dengan kebencian mendalam.

Kita coba berhenti sejenak tentang putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini.

Kita coba bertanya dengan serius apa makna mendasar dari putusan tersebut, apakah soal demokrasi yang tercederai atau soal perebutan kekuasaan dalam kontestasi yang sudah didepan mata?

Tak butuh waktu lama untuk menjawab soal demokrasi yang terluka ini, karena sejujurnya situasi itu sudah terjadi lama.

Demokrasi kita sudah sakit menahun sejak lama, namun lantaran ornament demokrasi itu masih menguntungkan, setidaknya bagi mereka yang berkuasa, mereka tak pernah merasa kecewa.

Baca juga: Jawaban Megawati Ketika Menteri asal PDIP Ingin Keluar dari Kabinet yang Dipimpin Jokowi

Berteriaknya mereka soal putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tak lebih dari suara mereka yang memburu kekuasaan bertemu dengan kekuatan lain yang juga tengah berebut kekuasaan. Yang kita saksikan kali ini, dan jauh sebelum ini adalah tontonan-tontonan biasa tentang perebutan kekuasaan di negeri yang konon sepakat dengan apa yang namanya demokrasi.

Mari kita sedikit berjalan ke belakang, untuk melihat perkelahian-perkelahian kecil mengatasnamakan demokrasi yang sebenarnya adalah bungkus sebuah pertikaian berebut kekuasaan.

Ada kalanya perkelahian ini dilakukan secara gentlemen di dalam ring yang fair yang boleh kita sebut dengan perkelahian para politikus di senayan saat membuat aturan pertandingan.