Sakit Menahun Demokrasi Indonesia

Mapparessa adalah korban lantaran setelah itu kariernya tak bersinar, sementara di Jogja lantaran kasusnya bisa dikondisikan, maka Kapoltabesnya kala itu bisa pensiun dengan tiga bintang di pundaknya.

Dan sesungguhnya, kasus tersebut tak pernah tuntas. Kasus Banyumas dan Jogja ini adalah awal bagaimana institusi kepolisian yang seharusnya netral namun kental teridentifikasi berafiliasi dengan warna partai politik tertentu hingga saat ini (baca: setidaknya sebelum putusan MK).

Terlalu banyak perkelahian-perkelahian senada dalam perebutan kekuasaan di negeri ini, namun yang masih kentara kita lihat saat ini adalah terkait pembentukan penyelenggara Pemilu di daerah yang juga syarat dengan trik dan intrik kekuasaan.

Benarkah penyelenggara Pemilu kita ini benar-benar netral? Benarkah penentuan siapa yang bakal diakomodir menjadi anggota KPU atau Bawaslu harus mendapat rekomendasi dari kekuatan politik tertentu?

Bukankah memang demikian?

Terakhir, kita hanya patut menduga jika sejumlah perombakan di Lembaga negara, mulai dari penjabat kepala daerah yang tiba-tiba diganti.

Kemudian pucuk pimpinan di TNI/Polri juga diganti adalah bagian dari perkelahian berebut kekuasaan.

Demokrasi kita sudah sakit menahun sejak lama. Untuk itu jika ada yang baru berteriak-teriak saat ini, maka itu tak labih dari teriakan pengecut yang merasa dipecundangi oleh pengecut lainnya.

Selama 25 tahun lebih reformasi, pemilik negeri ini memilih diam sambal menahan amarah atas keculasan penguasa.

Mereka diam dan negara perlu mengkhawatirkan keberadaan silent majority ini. (*)