Anies Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar di Pilpres, Bukti Aparat Tak Netral

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Baca juga: Alasan Khusus Jokowi Minta Upacara 17 Agustus 2024 Harus Digelar di IKN Nusantara Terungkap

Respon Mahfud MD

Beredar surat pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Surat pakta integritas itu terungkap pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap Yan Piet Moso.

Baik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah angkat bicara mengenai kabar tersebut.

Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu menahu soal beredarnya pakta integritas terkait dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada dirinya.

Ganjar menyatakan, jika pakta tersebut benar ada, maka hal itu harus ditindak karena merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam Pilpres 2024.

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau enggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," kata Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ganjar pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan aparat negara untuk memenangkan Pilpres 2024 karena tidak mempunyai akses untuk melakukan itu.

"Enggak lah! Mana kekuatan kami?" kata politikus PDIP itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal beredarnya pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar ini menyebut, pakta itu terbit pada bulan Agustus, atau saat Ganjar belum resmi menjadi capres yang diputuskan KPU.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan bahasanya," kata Mahfud saat ditemui di Inews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Menurut Mahfud, perihal pakta integritas itu tidak terkait ranah hukum.