RAPB PPU 2024 Belum Dibahas, Makmur Marbun: Masa Seragam Sekolah Gratis tak Dimasukkan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 belum diserahkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ke DPRD PPU.

Ada beberapa persoalan yang masih perlu pembahasan, sehingga draft RAPBD belum diserahkan.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, kepada TribunKaltim.co.

Ia menyebutkan bahwa, ada beberapa program pembiayaan di 2024 yang perlu penyesuaian.

Salah satunya yakni soal anggaran seragam sekolah yang tidak dimasukkan dalam RAPBD 2024.

Baca juga: Makmur Marbun Pastikan 2024 di Penajam Paser Utara, Ada Seragam Sekolah Gratis 

Baca juga: Venue Hockey akan Dibangun di Penajam Paser Utara, Makmur Marbun Ingin Pro Masyarakat

Padahal, hal tersebut dianggap krusial karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"APBD 2024 saya bongkar, karena ada beberapa yang untuk kepentingan masyarakat tidak dimasukkan," ungkapnya pada Rabu (22/11/2023).

Selain seragam, ada juga beberapa program lain yang tidak dimasukkan.

Seperti pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat di Kecamatan Babulu dan renovasi Dome agar bisa digunakan maksimal.

"Dome juga tidak ada ac-nya, padahal bisa dimanfaatkan agar menghasilkan pendapatan daerah, bisa disewakan," jelasnya.

Menurut Makmur Marbun hal-hal tersebut akan diprioritaskan untuk tahun depan.

Sehingga draft RAPBD yang telah disusun sebelumnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disusun ulang.

"Kita harus pertimbangkan itu, masa kepentingan masyarakat tidak dimasukkan," tegasnya.

Sebelumnya, DPRD PPU menyoroti lambatnya TAPD menyerahkan berkas RAPBD tersebut. Jadwal pembahasan RAPB 2024 batasnya 30 November 2023, sesuai Permendagri nomor 15 tahun 2023.

Baca juga: Pandangan Makmur Marbun soal Warga Penajam Paser Utara Butuh Kades Baru Ketimbang Petahana

Jika lambat dibahas, maka akan berpengaruh pada lambatnya pengesahan APBD 2024.

Kata Makmur Marbun, penyusunan ulang ini akan segera selesai, sehingga bisa diserahkan ke DPRD.

"Ini selesai dalam dua hari ini," pungkasnya. (*)