Pandangan Makmur Marbun soal Warga Penajam Paser Utara Butuh Kades Baru Ketimbang Petahana

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Belasan petahana di dalam pemilihan kepala desa atau Pilkades di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak terpilih. 

Ditebak oleh Pj Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun ada hal yang menyebabkan kenapa para petahana yang maju Pilkades tidak lagi dipilih masyarakat, Senin (6/11/2023).

Penjelasan selengkapnya soal analisis Makmur Marbun ini, simak selengkapnya disini: 

Sebanyak 11 incumbent atau petahana yang maju pada Pilkades Serentak di Penajam Paser Utara tidak terpilih.

Baca juga: Pilkades Serentak di Penajam Paser Utara, Kini Masuk Penghitungan Suara

Pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di 14 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara telah selesai dilaksanakan.

Ada beberapa hal yang menarik untuk disimak. Satu di antaranya adalah ketidakterpilihan 11 Incumbent atau pejabat lama yang kembali bersaing.

Hal ini menjadi catatan Pj Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun.

Makmur Marbun menyebutkan bahwa ada beberapa evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Baca juga: 14 Desa di Penajam Paser Utara Selesai Laksanakan Pilkades, Berikut Hasilnya

Mengingat, ada 11 petahana yang kembali maju Pilkades namun tidak ada satupun yang terpilih.

"Ini yang mau kita evaluasi, ada apa sebenarnya padahal mereka dikasih waktu enam bulan untuk mencari suara masyarakat," ungkapnya.

Pj Bupati Makmur Marbun juga menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, masyarakat Penajam Paser Utara di 14 desa tersebut butuh pemimpin baru.

Tentu yang lebih amanah dan memahami kebutuhan masyarakatnya.

Tidak hanya itu yang jadi bahan evaluasi, tingkat partisipasi pemilih juga diakui masih rendah. Dari 30.162 pemilih, hanya 72 persen warga yang menggunakan suaranya.

Baca juga: Pj Bupati Makmur Marbun Pastikan Kesiapan Pengamanan Pilkades Serentak di Penajam Paser Utara

Sedangkan suara tidak sah atau rusak, ada 12 persen, artinya sebanyak 2.463 suara terbuang sia-sia.

Makmur menduga, penyebabnya karena rendahnya sosialiasi dari SKPD terkait.