Soroti Alasan Bangun IKN Nusantara, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan, Menimbulkan Ketimpangan Baru

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek Pemerintah membangun Ibu Kota Baru di IKN Nusantara, Kalimantan Timur menjadi sorotan jelang Pilpres 2024.

Proyek IKN Nusantara inipun menjadi salah satu tema yang dibahas dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah hari ini, yang dihadiri paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024, Anies - Muhaimin. 

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyoroti alasan Pemerintah membangun IKN Nusantara yang jutru menimbulkan ketimpangan baru. 

Pertanyaan terkait IKN Nusantara dilontarkan salah satu panelis dalan Dialog Terbuka Muhammadiyah yang hari ini digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Jokowi Akui Sampai Saat Ini Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, Presiden Yakin Segera Masuk

Dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah, salah satu panelis yakni Professor Siti Zuhro bertanya tentang IKN Nusantara. 

Panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Sempat terlewati, hingga Siti Zuhro mengingatkan pertanyaannya tentang IKN Nusantara.

Namun kemudian Anies menyempatkan untuk menjawab pertanyaan soal IKN Nusantara. 

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Proyek IKN Nusantara yang kini banyak membuka lahan hutan di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem.

Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.