Anies Makin Berani Tolak IKN Nusantara? Bangun Kota di Hutan, Capres NasDem Nilai tak Nyambung

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.

Kandidat capres, Anies Baswedan semakin berani tolak IKN Nusantara.

Bangun kota IKN Nusantara di hutan, Capres NasDem nilai tujuan dan langkah tak nyambung.

Ya, proyek pemerintah membangun Ibu Kota Baru di IKN Nusantara, Kalimantan Timur masih menjadi sorotan jelang Pilpres 2024.

Baca juga: Biar ASN Semangat Pindah ke IKN Nusantara, Pemerintah Siapkan Aneka Pemanis, Sekolah Hingga Insentif

Baca juga: Soroti Alasan Bangun IKN Nusantara, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan, Menimbulkan Ketimpangan Baru

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Lontarkan Kritik Soal IKN Nusantara, Bangun Kota di Hutan Picu Ketimpangan

Proyek IKN Nusantara inipun menjadi salah satu tema yang dibahas dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah hari ini, yang dihadiri paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024, Anies - Muhaimin. 

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyoroti alasan Pemerintah membangun IKN Nusantara yang jutru menimbulkan ketimpangan baru. 

Pertanyaan terkait IKN Nusantara dilontarkan salah satu panelis dalan Dialog Terbuka Muhammadiyah yang hari ini digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah, salah satu panelis yakni Professor Siti Zuhro bertanya tentang IKN Nusantara. 

Panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Sempat terlewati, hingga Siti Zuhro mengingatkan pertanyaannya tentang IKN Nusantara.

Namun kemudian Anies menyempatkan untuk menjawab pertanyaan soal IKN Nusantara. 

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Proyek IKN Nusantara yang kini banyak membuka lahan hutan di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem.

Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.

Baca juga: Akmal Malik Tinjau Calon Lokasi Pembangunan 2 Bendungan di Penyangga IKN Nusantara

Anies mengatakan, jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. 

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada Kamis (23/11/2023) besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sementara itu, untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sesi Anies - Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Pertama, Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Lalu, mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitriciada, peneliti senior LIPI Professor Siti Zuhro, dan terakhir Guru Besar Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.

Baca juga: Biar ASN Semangat Pindah ke IKN Nusantara, Pemerintah Siapkan Aneka Pemanis, Sekolah Hingga Insentif

Ekonom Bongkar Alasan Investor Asing Belum Masuk ke IKN Nusantara

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, para investor asing masih meragukan detail rencana pembangunan IKN.

Termasuk di antara keraguan ini terkait proyeksi penduduk yang akan menempati ibu kota baru tersebut.

"Investor akan masuk ke sebuah proyek kalau hitung-hitungannya jelas," kata Bhima saat, Sabtu (18/11/2023).

"Mereka kan pasti membuat uji kelayakan dulu dan kalau rencananya masih banyak meragukan, ya mereka akan menunda dulu masuk ke IKN," lanjutnya.

Bhima menilai, pemerintah juga tampak menghadapi kebingungan antara pembangunan di IKN dengan masifnya pengembangan mega proyek di Jawa.

Salah satunya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya.

"Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar, maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa," kata dia.

Menurutnya, hal ini juga memengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang.

Baca juga: Jubir Anies Kritik IKN Nusantara, Pemerataan Tidak Berkorelasi dengan Lokasi Ibu Kota, Respon Gibran

Risiko naiknya suku bunga

Bhima menjelaskan, faktor lain di balik belum datangnya investor asing ke IKN adalah kondisi ekonomi di negara asal investasi masih menghadapi risiko naiknya suku bunga dan inflasi.

Karena itu, banyak investor kini tidak berani masuk ke proyek yang berisiko tinggi.

Faktor pemilu dan drama politik dalam negeri juga menuai kekhawatiran akan keberlanjutan pada program IKN ke depan.

Kondisi tersebut cenderung membuat para investor "wait and see" untuk berinvestasi di IKN.

Terakhir, para investor di negara maju memiliki standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin ketat.

"Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola," jelas dia.

"Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN," tambahnya.

Untuk itu, Bhima berharap agar pemerintah memperbaiki kembali masterplan IKN.

Hal ini dilakukan dengan mendorong keterbukaan semua prosesnya, termasuk daftar nama investor yang sudah membuat LoI, proyek yang sedang tahap pembahasan, hingga financial closing. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS